Anggota DPR RI 2024-2029 Daniel Johan menyoroti harga sayur mayur pada sejumlah wilayah di Indonesia anjlok hingga mengakibatkan petani dan industri pangan Indonesia merugi. Dia pun mendorong Pemerintahan Prabowo Subianto untuk memprioritaskan program peningkatan produktivitas pangan di Tanah Air.
“Tentu pangan itu sangat penting, kita berharap pangan itu menjadi prioritas utama buat pemerintahan berikutnya. Isu ini termasuk menjadi perhatian DPR,” kata Daniel Johan kepada wartawan, Selasa (15/10/2024).
Sebagai informasi, anjloknya harga sayur mayur diakibatkan karena overproduksi. Beberapa waktu lalu petani kerap memanen hasil panennya dalam waktu bersamaan, sehingga pasaran menjadi oversupply hingga menyebabkan harga jual turun drastis. Selain itu, adanya konsumsi massal sayur mayur akhir-akhir ini juga berkontribusi pada penurunan harga. Fenomena itu menurut Daniel memperburuk kemajuan sektor pangan di Indonesia.
“Di tengah maraknya impor produk pangan termasuk beras, fenomena harga sayur yang anjlok menjadi kabar buruk bagi industri pertanian kita. Puncak banjir impor pangan yang sudah terjadi selama dua tahun ini harus disiasati,” tuturnya.
Lebih lanjut, Ketua DPP PKB ini juga menegaskan pentingnya terobosan baru dari Pemerintahan baru untuk meningkatkan hasil produksi pertanian. Apalagi, lanjut dia, Presiden terpilih Prabowo Subianto memiliki concern terhadap pertanian dan kemandirian pangan.
“Ekonomi rakyat sekarang lagi merosot. Semua lagi susah hidupnya. Daya beli anjlok sehingga pemerintah harus benar-benar mencari cara terobosan yang cerdas, khususnya dalam upaya mewujudkan kedaulatan pangan sebagai cita-cita kita bersama,” ucap Daniel.
“Tapi langkah yang diambil jangan terlalu membebankan masyarakat, misalnya dengan adanya kenaikan pajak. Sehingga kekuatan Indonesia itu bisa benar-benar kita wujudkan,” lanjutnya.
Kemudian, Daniel juga menyoroti terkait isu subsidi pupuk yang selama ini masih banyak masalah turut menyumbang sebagai faktor kurangnya produktivitas pertanian. Dia menilai perlu adanya tata kelola yang baik terkait subsidi pupuk.
“Pemerintah perlu melakukan tata kelola pupuk subsidi dengan baik. Jangan sampai hal tersebut jadi sumber korupsi, karena ini menyangkut nasib para petani agar menekan biaya produksi. Jadi subsidi pupuk tetap berjalan tanpa adanya korupsi,” tegasnya.
