Pelantikan presiden terpilih akan dilaksanakan pada 20 Oktober 2024. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) terus mengoptimalkan upaya pengendalian dan pencegahan kebakaran hutan dan lahan pada wilayah-wilayah rawan.
“Tahun ini, berdasarkan pantauan Satelit Terra/Aqua pada confidence level ≥80% (high) terdapat penurunan sebanyak 4.623 titik panas atau 59,38%. Jumlah hotspot tahun 2024 periode 1 Januari s.d. 10 Oktober sebanyak 3.163 titik sedangkan tahun 2023 sebanyak 7.786 titik,” ujar Direktur Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan, Thomas Nifinluri dalam keterangan tertulisnya, Kamis, (10/10/2024).
Sementara itu, dia mencatat bahwa luas karhutla periode 1 Januari sampai 30 September 2024 adalah sebesar 283.620,51 ha yang terdiri dari luas karhutla lahan gambut seluas 25.193,57 ha (8,88%) dan pada tanah mineral seluas 258.4265,94 ha (91,12%).
Luas areal terbakar tertinggi di Provinsi Nusa Tenggara Timur sebesar 93.572,19 ha pada tanah mineral, Nusa Tenggara Barat 34.430,48 ha pada tanah mineral. Sedangkan Jawa Timur sebesar 18.822,62 ha terdiri pada tanah mineral.
Areal karhutla didominasi lahan tidak berhutan sebesar 252.320,33 ha (88,96%) dan berhutan 31.300,18 ha (11,04%). Luas tertinggi pada jenis penutupan lahan belukar sebesar 158.893,53 ha (56,02%) dari total luas karhutla Indonesia periode Januari hingga September tahun 2024.
Emisi karbon yang dihasilkan dari karhutla periode 1 Januari hingga 30 September 2024 sebesar 41.201.963 ton CO2e. Emisi ini terdiri dari emisi kebakaran gambut (below ground) sebesar 11.589.698 ton CO2e dan emisi kebakaran mineral dan gambut (above ground biomass) sebesar 29.612.265 ton CO2e.
“Dalam rangka kesiapsiagaan dan mengoptimalkan pengerahan sumber daya pengendalian karhutla, hingga saat ini masih delapan provinsi telah menetapkan status siaga darurat karhutla yaitu Provinsi Riau, Sumsel, NTB, Jambi, Kaltim, Kalbar, NTT, dan Kalimantan Selatan,” tutur Thomas.
Dia menuturkan, pada provinsi-provinsi rawan tersebut telah dioptimalkan upaya pengendalian kebakaran hutan dan lahan meliputi upaya pencegahan karhutla seperti deteksi dini titik panas. Patroli pencegahan karhutla dilakukan oleh Manggala Agni, bersama dengan TNI, Polri, dan masyarakat, sosialisasi kepada masyarakat, pembentukan Masyarakat Peduli Api (MPA), operasi modifikasi cuaca, water bombing, patroli udara, dan penataan ekosistem gambut.
“Upaya pencegahan sampai dengan 10 Oktober 2024 juga dilakukan melalui kegiatan patroli pencegahan baik dilakukan secara mandiri oleh Manggala Agni pada 1.725 desa, dan secara terpadu bersama UPT KLHK, TNI/Polri (Babinsa/Bhabinkamtibmas) dan Masyarakat Peduli Api pada 379 desa. Patroli pencegahan sudah dilaksanakan di Sumut, Sumbar, Riau, Kepri, Kalsel, Kalteng, Kaltim, Kaltara, Jabar, Jateng, Jatim, Bali, NTB, NTT, Gorontalo, Sulbar, Sulsel, Sulteng, Sultra, Papua, dan Papua Barat,” jelas Thomas.
KLHK juga terus memperkuat peran serta masyarakat dalam pengendalian karhutla. KLHK telah membentuk MPA sebanyak 7.428 personil yang tersebar di dua puluh sembilan provinsi.
Operasi Modifikasi Cuaca telah dilaksanakan di Riau sebanyak 48 sortie (41.000 kg NaCl), Jambi sebanyak 14 sortie (11.140 kg NaCl), Kalimantan Barat sebanyak 11 sortie (8.800 kg NaCl), Kalimantan Tengah sebanyak 12 sortie (10.400 kg NaCl), Sumatera Selatan sebanyak 13 sortie (10.400 kg NaCl), Kalimantan Selatan sebanyak 16 sortie (12.800 kg NaCl).
Menyikapi eskalasi karhutla dan status kesiagaan darurat, KLHK telah menyampaikan surat kepada Kepala BNPB melalui surat No. S.204/MenLHK/PPI/ PPI.4/8/2024 tanggal 23 Agustus 2024 hal Permohonan Dukungan Operasi Modifikasi Cuaca (OMC) untuk Provinsi Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat dan Kalimantan Selatan.
