Jakarta –
Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta, Ima Mahdiah, mengatakan Pemprov mengalokasikan anggaran Rp 1,7 triliun untuk program sekolah swasta gratis. Ima menyebut anggaran ini untuk mengakomodir pendidikan anak dari keluarga tidak mampu bersekolah di swasta.
“Kalau enggak salah, (anggaran sekolah swasta gratis) Rp1,7 triliun karena banyaknya anak-anak yang tidak mampu yang dia harus sekolah di swasta,”kata Ima kepada wartawan di di Gedung DPRD DKI, Jakarta Pusat, Selasa (8/10/2024).
Diketahui, anggaran ini dialokasikan melalui APBD DKI tahun anggaran 2025. Ia mengatakan, program sekolah gratis rencananya diterapkan di sekolah swasta jenjang SD, SMP, dan SMA. Namun, sekolah swasta yang rencanaya menerapkan program ini bukan sekolah yang bergengsi.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
“Misalkan ada kerja sama dengan satu sekolah, itu full (dibiayai). Misalkan jumlah muridnya itu 300 siswa, ya itu 300-300-nya kita alokasikan ke tempat tersebut,” ujarnya.
Nantinya, murid di sekolah swasta gratis tidak perlu membayar uang sekolah, uang membeli seragam, maupun uang membeli buku pembelajaran. Sekolah swasta itu khusus diperuntukkan masyarakat sekitar yang tergolong tidak mampu.
“Itu (sekolah), termasuk seragam, termasuk buku. Memang itu nilai angkanya tinggi, tetapi anak-anak itu memang anak-anak yang tidak mampu,” jelasnya.
Ima mengatakan, DPRD DKI bersama Pemprov DKI Jakarta masih membahas apakah program Kartu Jakarta Pintar (KJP) akan dihapuskan dengan adanya program sekolah swasta gratis.
Jika memang diteruskan, KJP khusus diperuntukkan keluarga yang tidak mampu atau keluarga yang terdaftar dalam data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS).
“Kalau KJP masih dievaluasi, yang pasti jika memang ada alokasi dana tambahan akan dipakai untuk anak-anak yang benar-benar tidak mampu. Jadi, untuk pendaftaran, verifikasi, KJP itu diprioritaskan untuk anak yang tidak mampu,” terangnya.
Seperti diketahui, Dinas Pendidikan (Disdik) Provinsi Jakarta akan menggandeng 2.900 sekolah swasta untuk ikut kerja sama dalam program sekolah swasta gratis. Pelaksana Tugas (Plt) Kadisdik Jakarta Budi Awaluddin menuturkan sekolah gratis yang akan bekerja sama dengan Pemprov itu mulai dari jenjang SD, SMP, hingga SMA dan SMK se-Jakarta
“Kalau sekolah swasta itu jumlahnya ada 5.895. Jadi sekitar 2.900-an kami akan gratiskan, dari SD, SMP, SMA sampai SMK,” kata Budi saat dimintai konfirmasi, Sabtu (24/8).
Namun Budi belum menjelaskan berapa kuota siswa yang diterima untuk satu sekolah swasta. Pihaknya akan mengutamakan anak-anak yang termasuk dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) agar bisa mengikuti program sekolah gratis.
“Nggak ada (syarat khusus). Kami utamakan mereka yang (masuk) DTKS,” ucap dia.
Sementara itu, ada 495 sekolah swasta yang tidak diajak dalam program karena tidak menerima dana BOS dan termasuk sekolah elite. “Yang tidak menerima dana BOS itu sekitar 495. Karena klaster 4 dan 5 (grade tinggi) tidak mungkin kami berikan bantuan sekolah gratis karena mereka tidak menerima dana BOS,” ucapnya.
(bel/taa)
