Komisi VIII DPR RI mengapresiasi kinerja Kementerian Sosial (Kemensos) yang turut berperan dalam menurunkan angka kemiskinan. Hal itu disampaikan saat Komisi VIII DPR rapat kerja dengan Menteri Sosial Tri Rismaharini.
“Kami mewakili Komisi VIII DPR RI mengapresiasi Kemensos karena di tahun 2024 ini, angka kemiskinan lebih rendah dibanding ketika sebelum Covid-19 terjadi,” kata Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ace Hasan Syadzily dalam keterangan yang diterima, Rabu (4/9/2024).
Ace menambahkan, sebelum terjadi Covid-19, angka kemiskinan Indonesia sebesar 9,22 persen. Namun di tahun 2024, angka kemiskinan mampu dikurangi menjadi 9,03 persen.
Pada rapat kerja ini, Komisi VIII DPR RI juga menyetujui usulan penambahan anggaran Kemensos pada pagu indikatif 2025. Anggaran sebesar Rp 9,61 triliun diusulkan Kemensos untuk membiayai program yang belum teranggarkan yaitu bantuan permakanan bagi lanjut usia, permakanan bagi penyandang disabilitas, serta bantuan ATENSI untuk anak yatim, piatu, dan yatim piatu (YAPI).
“Terima kasih atas dukungan Bapak-Ibu, kami mengusulkan tambahan anggaran sebesar Rp 9,61 triliun,” kata Mensos Risma.
Rapat Kerja ini beragendakan Pembahasan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga Tahun Anggaran 2025 serta pembahasan isu-isu aktual. Sebelumnya, pada pagu indikatif 2025, terdapat tiga program yang belum teranggarkan dan beberapa kegiatan yang mengalami pengurangan alokasi anggaran.
“Pagu indikatif 2025 Kementerian Sosial sebanyak Rp77.188.005.512.000,- atau turun 3,49% sekitar Rp2,79 triliun dari pagu 2024,” sambung Mensos Risma.
Padahal selama ini, Kemensos banyak menemukan lansia dan disabilitas terlantar yang bahkan sampai tidak bisa melakukan apa-apa karena kondisinya. Hadirnya program permakanan lansia dan disabilitas tersebut ditujukan sebagai bantuan bertahan hidup bagi mereka.
“Karena jika tidak ada ini, jangan sampai ada lansia dan disabilitas yang meninggal karena kelaparan, ini harus kita perjuangkan,” tegas Risma seraya menyebutkan anggaran program tersebut sudah diajukan, namun pagu yang disetujui tidak mengakomodasi program tersebut.
Risma juga memaparkan beberapa program dan kegiatan Kemensos yang mengalami penurunan anggaran pada pagu indikatif 2025. Penurunan anggaran tersebut meliputi kegiatan pemeliharaan pusat data, honor dan dukungan operasional SDM PKH, Program Sembako, pengadaan alat bantu disabilitas, perbaikan sarana dan prasarana UPT, pelatihan pemberdayaan masyarakat, serta sertifikasi sumber daya kesejahteraan sosial dan akreditasi lembaga kesejahteraan sosial.
“Jadi sebetulnya kami sudah mengusulkan cuma tidak disetujui, pagunya tidak dikasih,” ucap Mensos Risma.
Menyikapi hal tersebut, anggota Komisi VIII DPR RI Fraksi PKB, MF Nurhuda, sempat menyayangkan pengurangan anggaran Kemensos pada pagu indikatif 2025, karena mengingat berbagai program yang tidak teranggarkan tersebut sangat bermanfaat bagi masyarakat.
“Soal anggaran untuk SDM PKH ini kenapa ada pengurangan. Kami senang sekali kalau ibu mengusulkan kembali anggaran ini,” ucap Nurhuda.
Terkait itu, Risma mengatakan Kemensos juga memperjuangkan untuk SDM PKH, namun porsi pagu anggaran yang diberikan kepada Kemensos belum sesuai dengan usulan yang telah dibuat sehingga diharapkan melalui DPR, usulan penambahan anggaran tersebut dapat direalisasikan.
Nurhuda juga memberi perhatian pada program permakanan lansia dan disabilitas, yang mana program tersebut sangat penting untuk dilanjutkan.
“Jangan sampai dihapus, karena kalau sampai ada lansia yang meninggal karena kelaparan maka bisa menimbulkan masalah baru,” sambung Nurhuda mengungkapkan pernyataan yang senada dengan yang disebutkan Risma di awal pemaparan materi.
