Pilkada 2024 bakal menggunakan aturan sesuai putusan Mahkamah Konstitusi (MK). Dengan demikian, PDIP tidak perlu mencari parpol lain untuk berkoalisi mengusung calon di Pilgub Jakarta. PDIP bisa mengusung calon sendiri.
MK telah mengetok putusan Nomor 60 /PUU-XXII/2024 yang membuka peluang bagi partai politik untuk mengajukan calon di Pilkada tanpa ambang batas yang berpatokan pada jumlah perolehan suara kursi DPRD, melainkan berdasarkan persentase suara (baik dari parpol DPRD maupun non-DPRD) sesuai Daftar Pemilih Tetap (DPT) masing-masing daerah.
Untuk Jakarta, jumlah penduduk yang termuat pada Daftar Pemilih Tetap (DPT) adalah di rentang 6 juta sampai 12 juta jiwa. Maka berdasarkan putusan MK, partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu cukup memeroleh suara sah paling sedikit 7,5% di provinsi tersebut. Ini jauh lebih rendah ketimbang ambang batas (threshold) pencalonan sebelum putusan MK yang mencapai 20% jumlah kursi DPRD atau 25% suara sah Pileg DPRD.
Untuk PDIP, jelas suaranya sudah melampaui 7,5% suara sah. Berdasarkan perolehan Pileg DPRD 2024, PDIP memperoleh 14,01% suara sah atau 850.174 suara. Artinya, PDIP lebih dari cukup syarat untuk mengusung calon gubernur dan wakil gubernur sendiri.
Namun kepastian belum ada sampai berita ini diunggah. Kepastian soal jalur koalisi atau non koalisi dari PDIP belum ada, apalagi kepastian soal sosok calon gubernur atau wakil gubernur dari partai banteng moncong putih di Jakarta.
Sebenarnya, sudah ada banyak calon kepala daerah dari PDIP yang telah diumumkan PDIP pada Kamis (22/8) kemarin, yakni calon kepala daerah Jambi, Bangka Belitung, Kepulauan Riau, Bali, Papua Tengah, dan Papua Selatan. Jakarta-nya kapan nih diumumkan?
“Dari Jakarta menunggu keputusan Ibu Mega, demikian pula untuk Jawa Tengah, Jawa timur,” kata Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto di kantor DPP PDIP, Jakarta, Kamis (22/8) kemarin.
