Jakarta –
Wakil Ketua DPR, Muhaimin Iskandar atau Cak Imin, menyoroti dugaan pencatutan KTP untuk mendukung bakal calon independen Dharma Pongrekun-Kun Wardana dalam Pilgub Jakarta. Cak Imin meminta agar Komisi II DPR ikut turun melalukan verifikasi.
“Komisi II (DPR) harus turun untuk ikut melakukan verifikasi agar karena kalau ini tidak clear nanti legitimasi pilkada bahaya,” kata Cak Imin di gedung MPR/DPD/DPR RI, Jakarta, Jumat (16/8/2024).
Cak Imin juga meminta bahwa KPU harus bersikap adil dan objektif. Selain itu, KPU juga harus mencegah adanya dugaan pencatutan KTP tersebut.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
“KPU harus bersikap fair dan objektif masyarakat harus mengontrol partai-partai harus mengontrol,” sebutnya.
Bawaslu DKI Jakarta sebelumnya meminta warga segera melapor jika KTP-nya dicatut untuk mendukung bakal calon perseorangan dalam Pilkada DKI Jakarta. Bawaslu menjamin laporan akan ditindaklanjuti.
“Andai kata ada masyarakat yang merasa dicatut namanya padahal tidak memberikan dukungan, silakan melaporkan ke Bawaslu Provinsi DKI Jakarta dan kepada jajaran di bawah juga, jadi di tingkat kota ya, Jakarta Selatan, Jakarta Timur dan Pulau Seribu kalau ada yang mengadukan atau melaporkan secara resmi silakan ditindaklanjuti. Kami tunggu ya, dan petugas kami akan melayani dengan baik,” kata Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran Bawaslu DKI Jakarta Benny Sabdo dalam Rakernis Penanganan Pelanggaran dengan Bawaslu Kabupaten/Kota di Jakarta Selatan, Jumat (16/8).
(ial/rfs)
