Jakarta –
Badan Standarisasi Instrumen LHK (BSILHK) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) punya tugas untuk mengawal standar instrumen lingkungan hidup dan kehutanan. Terdapat 4 standar prioritas yang sudah dicanangkan oleh lembaga yang dibentuk pada tahun 2021 ini.
Kepala BSILHK Ary Sudijanto menuturkan 4 program prioritas standardisasi tersebut pertama adalah dukungan adalah implementasi UU Cipta Kerja, kemudian dukungan untuk pembangunan Ibu Kota Nusantara, dukungan pelaksanaan FOLU Net Sink 2030 dan terakhir adalah dukungan ekonomi sirkular.
Untuk implementasi UU Cipta Kerja, BSILHK menyiapkan standar dengan skema perizinan usaha dengan basis risiko. Kemudian klaster kedua adalah dukungan ke Ibu Kota Nusantara yang dirancang menjadi Forest City.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
BSILHK punya cita-cita di wilayah IKN berubah dari hutan monokultur menjadi hutan tropis Kalimantan yang membutuhkan pengawalan standar. Harapannya adalah dengan kawalan tersebut pelaksanaannya bisa dilakukan.
“Tidak hanya itu, tapi kita juga tau di sana terkait biodiversity. Hutan di wilayah IKN itu menjadi habitat dari beberapa spesies endemik, spesies flagship Indonesia. Semua itu kemudian kita coba untuk bersama dengan otorita IKN dan juga instansi terkait,” kata Ary dalam sebuah sesi talkshow di Festival LIKE 2, dikutip dari YouTube KLHK, Kamis (15/8/2024).
Ary Sudijanto menyampaikan pembangunan forest city merupakan kebijakan strategis dan sangat relevan dengan sektor LHK. Ia pun menekankan pentingnya standar untuk pembangunan forest city. Konsep forest city di IKN mengusung ide kota yang dibangun berbasis hutan, dengan 75% wilayah akan menjadi area hijau dengan kawasan hutan hijau tropis sebanyak 65%.
“Perencanaan, pembangunan, dan penggunaan sumberdaya hutan untuk IKN perlu didukung dengan standar sebagai acuan kebijakan dan upaya untuk memastikan pembangunan kota berjalan dengan tetap mempertahankan fungsi hutan dan keanekaragaman hayati,” imbuhnya.
Ary juga berbicara soal dukungan BSILHK untuk melaksanakan FOLU Net Sink 2030 dengan mengawal pembangunan hutan tanaman industri. Hutan tanaman industri ini dibangun untuk meningkatkan produksi dari hutan produksi alam yang produktivitasnya sudah menurun.
Hutan tanaman industri ini dalam pengembangannya tak hanya ditujukan untuk memenuhi kebutuhan kayu bulat untuk industri tapi juga memenuhi strategi jangka panjang for low carbon scenario compatible dengan Paris Agreement dan skenario pencapaian emisi.
“Target pembangunan hutan tanaman industri Indonesia di tahun 2030 itu luasnya 11,227 Juta hektar. Pembangunan hutan tanaman industri ini menjadi salah satu kunci terwujudnya capaian emisi Indonesia melalui Indonesia FOLU Net Sink 2030,” ungkapnya.
Menurut Ary, ada 2 potensi dari adanya hutan tanaman industri ini adalah menjadi sumber emisi gas rumah kaca dan sumber serapan untuk gas rumah kaca. Secara mudahnya, strategi yang harus dilakukan adalah mengurangi emisinya dan meningkatkan serapannya.
Tak berhenti di situ saja, BSILHK juga mencoba untuk mendukung ekosistem mobil listrik di Indonesia dengan menerapkan standar SPKLU. BSILHK pun saat ini tengah menyiapkan cara mengelola limbah dari baterai EV yang sudah digunakan.
Sebagai informasi, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) kembali menggelar Festival LIKE (Lingkungan Hidup, Iklim, Kehutanan dan Energi Baru Terbarukan) tahun ini. Mengusung tema ’10 Tahun untuk Sustainabilitas’ Festival LIKE 2 menghadirkan berbagai kegiatan terkait bidang lingkungan selama empat hari dari 8 hingga 11 Agustus 2024.
(ncm/ega)
