Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas RI) menggelar rapat khusus tentang rumusan arah kebijakan Polri pada kwartal pertama 2024. Rapat yang diawali diskusi atau fokus group discussion (FGD) ini berlangsung di Hotel Grandhika, Jakarta Selatan.
“Tugas paling utama di urutan nomor satu, sebagaimana dalam Perpres Nomor 17 tahun 2011 tentang Kompolnas, adalah Membantu Presiden dalam menetapkan Arah Kebijakan Polri,” kata Mohammad Dawam dalam rilis Kompolnas, Jumat (9/8/2024).
FGD berlangsung kemarin, Kamis (8/8). Dawam melanjutkan, pelaksanaan tugas utama Kompolnas bahkan sampai memberi pertimbangan pada Presiden soal pengangkatan dan pemberhentian Kapolri. Oleh sebab itu Kompolnas menuturkan wajib mengetahui draft kebijakan Polri ke depan.
“Baru selanjutnya memberi pertimbangan kepada Presiden terkait pengangkatan dan pemberhentian Kapolri. Oleh karenanya FGD dalam rangka melengkapi draft arah kebijakan Polri yang akan disusun kali ini, dengan mendengarkan paparan baik dari Srena Polri maupun dari Bappenas, adalah hal yang amat relevan dan sangat penting,” tegas Dawam dalam sambutan mewakili Plh Ketua Harian Kompolnas.
Dalam diskusi, Kompolnas menghadirkan unsur Polri dan Bappenas RI sebagai narasumber. Mereka diminta untuk memaparkan kebijakan umum perencanaan pembangunan keamanan dalam negeri khususnya kebijakan, capaian dan perencanaan kerja, rencana strategis hingga grand strategy Polri 2025-2045.
Narasumber yang memaparkan hal tersebut adalah Karojakstra Srena Polri Brigjen Sambodo Purnomo Yogo, dan Koordinator Bidang Kamtibmas Insani Bappenas RI Rangga Jantan Wargadalam.
Komisioner Kompolnas Yusuf Warsyim menekankan perlunya peningkatan sarana dan prasarana untuk kemajuan sumber daya manusia (SDM) di Polri. Dia lalu membahas kebijakan pendirian Universitas Kepolisian.
Komisioner lainnya Kompolnas, Albertus Wahyurudhanto, juga menekankan soal pendidikan untuk mencetak anggota Polri yang berkualitas. Dia menyinggung kualitas kurikulum pendidikan di berbagai sekolah pembentukan dan pendidikan Polri.
Hadir komisioner kompolnas lainnya yakni Poengky, Kepala Sekretariat Kompolnas Brigjen Musa Ikioson Tampubolon, Kabag HIK Kompolnas Kombes Joko Purwanto, Kabag Duknis Kompolnas Kombes Yogi Yusuf Napitupulu, Kabag Ren Kompolnas Kombes Rusdiani dan sejumlah unsur Sekretariat Kompolnas.
Dua komisioner Kompolnas Benny J Mamoto dan Pudji Hartanto Iskandar yang sedang bertugas ke luar negeri turut melengkapi muatan Arah Kebijakan Polri dengan memberikan Nota Dinas secara khusus.
Usai FGD, Kompolnas lalu memulai sesi rapat khusus untuk merumuskan Draft Arah Kebijakan Polri sebagai kerangka kebijakan Polri di 2025 mendatang kepada Presiden. Kebijakan yang dimaksud meliputi aspek kebijakan dukungan SDM Polri, sarana prasarana Polri, anggaran Polri hingga operasional Polri.
