Wakil Ketua Umum PKB Jazilul Fawaid menilai upaya merebut PKB oleh PBNU adalah upaya melawan hukum dan konstitusi. Ia menganggap tim yang dibentuk oleh PBNU merupakan tim abal-abal yang keberadaannya melawan aturan yang berlaku. Pihaknya mengaku solid untuk melawan segala intervensi dari luar partai.
“Ya menunjukkan (PBNU) tidak paham konstitusi dan aturan organisasi. Kan PBNU punya otonominya sendiri, PKB punya otonominya sendiri, beda kolam. Kalau PKB kan menjalankan amanat UU terkait dengan parpol, UU Nomor 2 Tahun 2011. Kalau PBNU kan UU Ormas, jadi nggak bisa dicampur aduk begitu,” kata Jazilul kepada pada Rabu, 31 Juli 2024.
Pihaknya juga tidak menampik adanya alasan politik di balik pembentukan tim khusus yang diutus Gus Yahya tersebut. Sebab, sampai hari ini PKB belum menentukan pilihan untuk menjadi oposisi atau penyokong pemerintah.
“Nah, spekulasi-spekulasi seperti itu muncul. Yang jelas, bagi PKB, prestasi di Pileg 2024 itu harus dijaga karena itu mandat masyarakat, mandat rakyat, suara rakyat yang diberikan kepada PKB. Nah, itu harus diartikulasikan menjadi kekuatan yang menopang percepatan kesejahteraan rakyat. Mau di dalam atau di luar pemerintah, itu kan soal cara,” ujarnya.
Gus Jazil juga menegaskan PKB tidak akan meladeni dialog dengan PBNU jika berkaitan dengan pengambilalihan partai. Menurutnya, hal itu tidak masuk akal.
“Tergantung topiknya apa yang mau dibicarakan. Kalau bicara soal pengambilalihan (partai), masak kami buka (dialog), gimana caranya,” tegas Jazil.
telah berupaya meminta keterangan kepada Cak Imin. Namun dia hanya merespons, belum bisa menerima permintaan wawancara dengan alasan masih sibuk keliling Jawa Barat. Namun, pada kesempatan lain, melalui akun Twitter atau X miliknya, Cak Imin berang terhadap pernyataan Gus Yahya soal analogi hubungan PBNU ke PKB bagai pabrik mobil yang perlu menarik produknya karena mempunyai kesalahan sistem.
“Omongan Yahya dan Saiful gak laku. Yang rusak itu Yahya sama Saiful, kok PKB ditarik-tarik untuk ikut rusak, apa gak semakin menurunkan tingkat kepercayaan pada PBNU? Melanggar khittoh yang ditegaskan mereka sendiri. Mempolitisir NU gak laku kok lanjut mempolitisir PKB, emang siapa lu. Anda sopan kami segan, kalo gak sopan jangan ajak-ajak kite,” cuit Cak Imin pada Sabtu, 3 Agustus 2024.
Sementara itu, DPP PKB melaporkan Muhammad Lukman Edy ke Bareskrim Polri. Pelaporan ini dilakukan atas dugaan pencemaran nama baik dan berita bohong. Lukman Edy tercatat sebagai wakil komisaris utama perusahaan BUMN Hutama Karya. Ia juga terdaftar sebagai Ketua Dewan Pembina Seknas Bersama Prabowo-Gibran pada Pilpres 2024.
Di pihak lain, Cak Imin, yang saat ini juga menjabat Wakil Ketua DPR, dilaporkan kepada Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR. Pelapor adalah mantan caleg PPP dan kini Ketua Padepokan Hukum Indonesia Musyanto. Tudingannya, Cak Imin dianggap menyalahgunakan wewenang dengan mengajak istrinya, Rustini Murtadho, terlibat dalam Tim Pengawas Haji 2024. Cak Imin merupakan Ketua Tim Pengawas Haji Tahun 2024 dari DPR. Di sidang paripurna DPR, Cak Imin memimpin rapat persetujuan Pansus Haji untuk mendalami kinerja Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas, yang merupakan adik Gus Yahya.
