Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono menanggapi soal adanya sopir JakLingko yang demo di Balai Kota Jakarta menuntut upah layak hingga akses lebih mudah dalam penerbitan surat izin trayek. Heru berjanji akan memberikan perhatian.
“Yang kemarin demo, saya akan perhatikan. Akan tetapi berlandaskan dengan aturan yang ada,” kata Heru Budi kepada wartawan di Hotel Raffles, Jakarta Selatan, Rabu (31/7/2024) malam.
Heru kemudian menyinggung aturan perihal JakLingko yang tertuang dalam Instruksi Gubernur DKI Jakarta Nomor 66 Tahun 2019. Heru meminta kepada operator dan sopir JakLingko yang keberatan untuk berkoordinasi dengan Dinas Perhubungan.
“Aturannya kan sudah dibuat sejak lama, pergubnya kan sudah dari tahun 2019/2020. Dan aturan itu tidak berubah. Jadi jika ada keberatan, ya di bicarakan lah dengan Dishub, kami pasti akan fasilitasi,” ungkapnya.
Heru sebelumnya juga sempat menyatakan bakal melaporkan operator JakLingko yang memalsukan dokumen demi bisa beroperasi di Jakarta. Ia menuturkan bahwa Direksi PT TransJakarta komisarinya ada beberapa pensiunan polisi dan TNI. Sehingga, kata dia, harusnya bisa dilakukan tindak lanjut dengan memproses secara hukum pidana.
“Iya itu tugasnya TransJakarta. TransJakarta kan komisarisnya ada polisi, ada TNI jadi kalau ada pemalsuan itu ditindaklanjuti. Karena itu kan menyerap PSO. Jadi kalau mereka memalsukan dokumen-dokumenya tentunya nanti TransJakarta akan menindaklanjuti,” tuturnya.
Pada Selasa kemarin, sopir hingga operator JakLingko melakukan demo di Balai Kota DKI Jakarta. Para sopir menuntut upah layak dan akses lebih mudah bagi sopir reguler dalam penerbitan surat izin trayek. Mereka menuntut adanya transparansi dalam pembagian kuota armada untuk koperasi mitra operator program JakLingko.
“Khususnya operator mikrolet, selalu saja dipersulit oleh TransJakarta, dicari-cari kesalahannya dan pembagian kuota yang kecil, namun harus dibagi ramai-ramai. Padahal anggota kami yang mengoperasikan angkutan reguler juga sebetulnya mau bergabung ke dalam program JakLingko, namun tak kunjung bisa karena kuotanya sangat-sangat terbatas,” kata Fahrul Fatah selaku koordinator lapangan aksi dalam tuntutannya, Selasa (30/7).
