Ketum PP Muhammadiyah Haedar Nashir mengatakan pihaknya tidak akan mengambil keuntungan dari pengelolaan tambang. Dia mengatakan akan mengelola tambang yang pro kesejahteraan sosial, keadilan sosial dan lingkungan.
Hal itu disampaikan Haedar usai resmi mengumumkan Muhammadiyah siap mengelola tambang yang diberikan pemerintah. Haedar mengatakan selama ini Muhammadiyah sudah mengelola sektor pendidikan, kesehatan hingga bisnis hotel.
“Maka jadi tantangan bagi kami yang bertanggung jawab jika IUP (ijin usaha pertambangan) ini kita manfaatkan melalui badan usaha kami. Maka kami akan mengelolanya secara bersama dengan mengeliminasi hal-hal yang problematik seperti yang berkembang di masyarakat,” ujar Haedar, dalam jumpa pers, Minggu (28/7/2024).
“Kalau nanti dalam perjalanannya tim menemukan berbagai situasi dan kondisi yang tidak memungkinkan untuk pengelolaan tambang yang pro keadilan sosial, pro kesejahteraan sosial, dan pro lingkungan kami tak akan memaksakan diri untuk akhirnya nanti IUP itu kami kembalikan,” sambungnya.
Itu sebabnya, lanjut Haedar, Muhammadiyah melakukan kajian selama dua bulan untuk pengambilan keputusan terkait pengelolaan tambang. Dia mengatakan keputusan harus melalui dialog lebih dulu.
“Jadi di situlah letak spirit hasil keputusan ini, dan kami menghargai berbagai kritik masukan,” ucapnya.
Haedar juga membuka peluang pihaknya membantu permasalahan reklamasi. Dia menyebut pihaknya memiliki kompetensi di bidang kehutanan, pertanian, teknik lingkungan hingga geologi.
“Suatu saat kami bisa membikin model pengembangan semacam reklamasi, deforestasi, kemudian juga sekarang problem kita kan problem reklamasi, siapa tahu bisa bergerak ke situ, bahkan kalau memungkinkan dengan seluruh kekuatan masyarakat kita bareng-bareng kalau ada problem-problem lingkungan yang reklamasinya problematik bareng-bareng ikut selesaikan,” lanjut dia.
“Dan kami tidak mengejar keuntungan, kalau mikir diri sendiri insyaallah kami Muhammadiyah sudah cukup,” kata Haedar.
