Komisi E DPRD DKI Jakarta meminta Dinas Pendidikan (Disdik) DKI mengangkat seluruh guru honorer menjadi guru Kontrak Kerja Individu (KKI). Hal ini dilakukan untuk merespons rencana Disdik yang akan merekrut 1.700 guru honorer menjadi KKI pada Agustus mendatang.
“Kenapa tidak 4.000 sekian itu langsung kita terima? Dana? PJLP kita banyak sekali jumlahnya. PPSU mereka dapat Rp 4 juta sekian. Kenapa tidak kita dahulukan guru?” kata Sekretaris Komisi E DPRD DKI Jakarta Jhonny Simanjuntak saat rapat di Komisi E DPRD DKI Jakarta, Selasa (23/7/2024).
Jhonny menilai, Jakarta mempunyai APBD yang besar sehingga cukup untuk mengangkat seluruh guru honorer menjadi KKI.
“Kita mau mencapai Indonesia emas 2045, salah satu ukurannya adalah SDM yang bagus. Bagaimana SDM mau bagus sementara guru masih seperti ini? Ada yang digaji Rp 200 ribu, Rp 700 ribu, sementara PJLP, PPSU, mereka dapat Rp 4,6 juta. Kan lucu,”ungkapnya.
Sebelumnya, Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono berbicara soal polemik guru honorer di Jakarta. Dia mengatakan Pemprov akan memenuhi hak-hak 4.000 guru honorer yang saat ini ada di Jakarta.
Heru Budi mempersilakan para guru honorer tersebut untuk mengikuti seleksi kontrak kerja individu (KKI). Heru Budi mengatakan proses itu dilakukan sesuai Dapodik, termasuk bagi 107 guru honorer yang terdampak kebijakan ‘pembersihan’ atau ‘cleansing’.
“Bahwa 4.000 itu kita akan proses. Itulah yang kita dorong untuk mereka mendapatkan haknya rekomendasi dari Dapodik,” kata Heru Budi di Velodrome, Rawamangun, Jakarta Timur, Minggu (21/7).
“Berikutnya, saya tidak cerita yang 107 ya, yang 107 itu udah masuk dari yang 4.000,” sambungnya.
Heru Budi menjelaskan rekomendasi Dapodik bagi guru honorer itu dibatasi sampai dengan data guru honorer Desember 2023. Dia menjelaskan hal itu telah disepakati bersama oleh para kepala sekolah yang ada di Jakarta.
“Data itu harus ada cut off date-nya. Tadi sepakat kepala sekolah cut off date-nya Desember 2023,” katanya.
