Presiden Jokowi melantik 3 Wakil Menteri (Wamen) yakni Wamen Keuangan, Wamen Pertanian dan Wamen Investasi. Ketum Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menilai pelantikan tersebut ingin memastikan kelanjutan pembangunan.
“Inilah semangat dari keberlanjutan dan juga sekaligus melakukan perbaikan dan penyempurnaan. Saya rasa semangat ini yang ditanamkan oleh pak Presiden Joko Widodo dan juga hal yang sama diyakini oleh presiden terpilih kita bapak Prabowo Subianto,” kata AHY di DPP Partai Demokrat, Jalan Proklamasi, Menteng, Jakarta Pusat, Jumat (19/7/2024).
Menurut AHY, pelantikan Menteri dan Wamen merupakan hak prerogatif presiden. Presiden Jokowi disebut memiliki alasan dan pertimbangan tersendiri dalam melantik para Wamen.
“Tentu saya tidak bisa mengomentari karena urusan pengangkatan pelantikan jajaran kabinet apakah itu menteri atau wakil menteri, sepenuhnya merupakan hak prerogratif dari presiden,” ujar AHY.
“Beliau selalu mengatakan, kita lanjutkan segala yang sudah baik, bukan hanya 10 tahun terakhir ini tapi juga di masa atau periode-periode sebelumnya yang bagus-bagus kita bisa lanjutkan, bisa kita tingkatkan,” ucapnya.
Lebih jauh, AHY mengatakan saat ini dirinya yang juga bertugas sebagai Menteri ATR/BPN akan terus fokus kerja di sisa pemerintahan Presiden Jokowi. AHY bakal menuntaskan target kerja dan memastikan pekerjaan yang saat ini dilakukan dapat dilanjutkan ke depan.
“Tentunya dalam kapasitas sebagai Menteri ATR/BPN ingin meyakinkan 3 bulan terakhir menuju Oktober 2024, tugas-tugas kementerian itu juga bisa kita capai dengan baik,” katanya.
“Kalaupun ada yang belum tuntas karena berbagai alasan dan faktor tentu kita harus mempersiapkan landasan yang solid, pondasi yang kokoh untuk menyiapkan agar pemerintahan 5 tahun ke depan juga bisa melanjutkan segala hal yang baik yang positif,” ujarnya.
Diketahui Presiden Jokowi melantik Thomas Djiwandono yang juga keponakan Prabowo Subianto sebagai Wamen Keuangan, Sudaryono sebagai Wamen Pertanian dan Yuliot Tanjung sebagai Wamen Investasi. Pelantikan dilakukan pada Jumat (18/7) kemarin di Istana Negara, Jakarta Pusat.
