Bagi sejumlah politisi, hanya tersisa dua bulan untuk dapat berbuat “atas nama umat” melalui lembaga negara, yakni DPR. Agustus dan September. Setelah itu, mereka tidak akan lagi “mentas” di Senayan. Salah satunya, A. Muhaimin Iskandar. Ia tidak nyaleg, karena para kiai tidak berkenan ia terus jadi wakil rakyat. Sudah tiba waktunya bagi Cak Imin untuk “shifting” ke level yang lebih tinggi. Presiden atau wakil presiden. “Asal bukan wantimpres,” katanya ngekek.
Lewat pintu mana mereka akan berbuat untuk umat? Lewat haji. Lewat salah satu rukun Islam. Belum banyak catatan dalam sejarah tata kelola kenegaraan, urusan ibadah didekati lewat salah satu alat kelengkapan lembaga legislatif, yaitu penggunaan hak angket dengan membentuk panitia khusus (pansus). Sejumlah pembangunan rumah ibadah yang sering menimbulkan ketegangan, belum pernah diselesaikan lewat hak angket. Demikian juga kasus keagamaan lain.
Bahkan, perbedaan penetapan 1 Ramadan dan 1 Syawal, yang membelah secara diametral posisi pemerintah dengan umat Islam, tidak pernah menggerakkan hati para anggota dewan untuk menggunakan hak angket. Bahkan dalam kasus penetapan angka minimum zakat fitrah pun, para pihak menyerahkan kepada otoritas pranata sosial keagamaan menyelesaikannya. Ketika pecah konflik komunal di Ambon beberapa tahun lalu, juga tak ada hak angket untuk menyoal UU Keamanan, misalnya, dan kerja pemerintah saat itu.
Saat terjadi peristiwa Haratul Lisan alias tragedi Terowongan Mina, 1990, sejumlah jemaah haji asal Indonesia jadi korban, dan terbesar dibanding negara lain. Terowongan yang berkapasitas 26 ribu orang, disesaki hingga kurang lebih 50 ribu jemaah. Pangeran Nayef selaku Menteri Dalam Negeri Arab Saudi, 36 jam setelah kejadian menyebut, korban meninggal mencapai 1.426 jemaah. Namun, ia tidak mengatakan lebih lanjut mengenai jumlah korban luka akibat tragedi itu.
Untuk korban asal Indonesia, sejumlah media mengumumkan angka yang berbeda. Ada yang melaporkan korban asal Tanah Air sebanyak 560 jemaah. Lainnya menyebut lebih dari 631 hingga 649 jiwa. Angka tersebut membuat jumlah korban dari Indonesia sebagai yang terbanyak dibandingkan negara lain. Tragedi Mina itu menggores duka mendalam dalam sejarah haji. Tidak hanya bagi Indonesia, tetapi juga negara-negara lainnya. Tapi tak ada Pansus Haji.
Tragedi jatuhnya crane atau derek di Masjidil Haram, Makkah, menewaskan sekitar 108 jemaah haji – termasuk 12 jemaah Indonesia. Peristiwa itu terjadi pada Jumat, 11 September 2015 saat hujan badai terjadi. Selain yang mati syahid, tak kurang 248 jemaah haji mengalami luka-luka. Crane itu berdiri di sekitar lokasi untuk proyek perluasan Masjidil Haram yang dikerjakan oleh Binladin Group. Tak ada hak angket. Menag saat itu, Lukman Hakim Saifuddin tidak dipansus.
Timwas Haji
Pansus Haji baru diadakan saat Yaqut Cholil Qoumas menjadi Menteri Agama. Praktis, Gusmen–sapaan untuk Gus Yaqut, memimpin operasional haji cuma tiga musim. Ia ditunjuk jadi menteri agama hasil reshuffle kabinet dari tahun 2020 hingga 2024. Jika dipotong masa-masa pandemi Covid-19 di tahun 2020-2021, maka hanya di tahun 2022, 2023 dan 2024, Gusmen jadi penangungjawab nasional penyelenggaraan ibadah haji. Tahun 2022 adalah haji yang paling top.
Berita sukses haji 2022 itu, jadi trending topic. Dibicarakan dari mulut ke mulut. Memang, jumlah jemaah haji Indonesia hanya separuh dari yang semestinya. Kenapa? Itu adalah tahun pertama haji pascapandemi. Pemerintah Arab Saudi masih “coba-coba”. Tahun 2023, urusan katering sempat menyita perhatian. Tapi itu lebih karena kinerja pihak mashariq–vendor yang ditunjuk pemerintah Arab Saudi. Peristiwa yang sifatnya kasuistis ini, akibat wanprestasi pihak mashariq.
Tahun 2024, yang jadi trending topic adalah keberadaan tim pengawas–timwas bentukan DPR-RI. Kebetulan, haji tahun 2024 dilaksanakan menjelang pergantian kepemimpinan nasional, Oktober 2024. Segala jenis dan macam rumor berseliweran. “Heboh” haji 2024 berawal dari sejumlah tulisan seseorang (an timwas haji) yang mengindentifikasi temuan kasus-kasus haji 2024 (versi dia). Tulisan bersifat “qila wa qola” itu jadi sajian rutin di salah satu portal nasional.
Entah kenapa, tulisan “berseri” itu tidak berlanjut. Berganti “up-date” laporan aktivitas para anggota timwas haji DPR-RI selama di Tanah Suci. Tak terlihat adanya kerja kolaboratif antara kedua lembaga negara; legislatif dan eksekutif. Jalan sendiri-sendiri. Satu fokus bekerja, satunya fokus mengawasi. Bak form kerja, timwas datang ke Tanah Suci seperti sudah membawa format evaluasi yang tinggal diisi. Kesimpulan akhirnya ; membentuk Pansus Haji.
Wacana itu muncul justeru di saat para jemaah sedang khusyu’ menuntaskan wajib dan rukun haji. Sayup-sayup wacana hak angket muncul. Padahal operasional haji baru akan selesai pada tanggal 23 Juli 2024. Mereka memonitor, sekaligus mengevaluasi dan memutuskan pembentukan pansus, justeru di saat penyelenggaraan haji tengah on going. Tidakkah mereka dapat bersabar hingga semua rampung? Duduk bersama dan menyatakan haji tahun 2024 tuntas! Persis tahun -tahun sebelumnya.
Tapi itu tidak terjadi. Mereka tidak bisa bersabar. Seakan-akan jika tidak di akhir masa jabatan mereka, maka di tahun-tahun yang akan datang, para pengganti mereka di DPR-RI, periode 2024-2029, tak akan mampu menuntaskan problem perhajian. Bagi mereka, now or never! Kalau tidak sekarang, bisa jadi banyak hal akan terlewatkan. Termasuk kemungkinan agenda-agenda politik tertentu, dan hanya mereka yang tahu. Bukankah DPR adalah lembaga politik?
Riwayat nama
Pada setiap pansus, selalu ada nama yang jadi vokalis. Hanya politikus yang peka yang akan dapat menangkap ujung sebuah pansus. Masih ingat para koboi DPR-RI yang menjadi salah satu faktor digelarnya Sidang Istimewa MPR-RI 2001? Sidang yang membuat Cak Imin dan PKB-nya tidak mampu mempertahankan KH Abdurrahman Wahid di kursi kepresidenan? Sejumlah eks anggota Pansus Buloggate, bisa disebut saat ini. Di Pansus Haji 2024 juga demikian.
Kali ini motornya dari Fraksi PKB dan Fraksi Partai Golkar. Kedua partai ini masih ada dalam koalisi pemerintahan Jokowi-Ma’ruf. Tapi, dua-duanya menjadi inisiator yang menyoal pemerintahan Jokowi-Ma’ruf dengan jalan mengangket UU dan kebijakan penyelenggaraan haji. Para menteri dari PKB dan Partai Golkar masih duduk bersama Menteri Agama, Gus Yaqut, ketika sidang kabibet di Istana, dan dipimpin oleh Presiden Jokowi. Hanya PKB yang pindah ke Poros Perubahan.
Anda tahu sendiri. Cak Imin tidak jadi presiden atau wakil presiden, tidak juga wantimpres. Tapi posisinya di PKB sangat dominan. Jika benar tahun ini adalah tahun terakhir dia memimpin PKB, sebagaimana rumor yang beredar, semua orang paham, dia pasti telah merancang sendiri masa depannya. Bisa jadi, namanya akan ikut meramaikan bursa pemilihan ketua umum NU pada muktamar 2027. Apa mungkin dia dapat bersabar menunggu muktamar 2032?
Mungkin tidak. Caranya? Dia sendiri yang paham. Mungkin dengan Pansus Haji yang akan mengganggu peluang Gus Yaqut untuk lanjut di kursi Menag. Kalau ia dapat menyodorkan nama lain ke Prabowo-Gibran, maka nama itu adalah orang yang akan membantu dia pada agenda NU ke depan. Cak Imin dikenal sebagai politikus yang cerdik, lihai dan sangat “keramat”. Dia hidup di banyak musim. Selalu selamat dari jebakan, hatta jebakan yang mematikan.
Dari Partai Golkar ada nama Tb. Ace Hasan Syadzili. Orang ini dinarasikan cukup dekat dengan Gus Yaqut. Namanya sayup-sayup muncul saat Jokowi membentuk kabinet di periode keduanya. Kedekatan Ace dengan Gus Yaqut, bahkan secara terang benderang ia tunjukkan saat mendampingi Menag menutup acara Bimtek para petugas PPIH Arab Saudi di Asrama Haji, Pondok Gede, Jakarta. Ia apresiasi sejumlah terobosan seperti layanan fast track dan smart card haji.
Salah seorang bintang dari Partai Golkar ini melenggang kembali ke Senayan untuk periode 2024-2029. Sangat boleh jadi, para anggota Ansor dan Banser pimpinan Gus Yaqut di Jawa Barat, khususnya di Dapil Jawa Barat II, telah menghadiahinya suara di bilik-bilik pemilihan umum legislatif lalu. Di PBNU, ia ditunjuk menjadi ketua Lembaga Penanggulangan Bencana dan Perubahan Iklim (LPBI). Tapi tampaknya, publik melihat ia lebih tertarik jadi Menteri Agama daripada Menteri LH.
***
Bagaimana ikhtisar Pansus Haji yang mengatasnamakan umat Islam ini? Pimpinan dua ormas Islam terbesar, NU dan Muhammadiyah, telah lantang berkirim “tanbih”. Jangan menyasar pribadi Menag, Gus Yaqut, kata Sekretaris Umum PP Muhamamdiyah, Prof Abdul Mu’ti. Atau “Pansus Haji ini dibentuk karena alasan dan motivasi yang mengada-ada,” kata Gus Fahrur, Ketua PBNU. Jika para politisi melihat suara dua tokoh ormas itu adalah gongongan, maka kafilah akan jalan terus. Now or never !
Ishaq Zubaedi Raqib
Penulis adalah jurnalis yang melakukan peliputan di DPR-RI sejak tahun 1992. Penulis juga menjadi Petugas Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) Arab Saudi 2024
