Seorang pejabat tinggi Filipina menyerukan agar diplomat-diplomat China diusir dari negara tersebut. Seruan ini disampaikan saat kedua negara terlibat pertikaian sengit di Laut China Selatan beberapa waktu terakhir.
Senin (13/5/2024), seruan pengusiran itu dilontarkan penasihat keamanan nasional Filipina, Eduardo Ano, terkait dugaan kebocoran percakapan telepon antara seorang diplomat China dengan seorang laksamana Filipina membahas sengketa di Laut China Selatan.
Ano, dalam pernyataannya, menuding Kedutaan Besar China di Manila telah mengatur “tindakan berulang-ulang untuk melibatkan dan menyebarkan disinformasi, informasi keliru, dan mal-informasi” dengan tujuan memancing perselisihan, perpecahan”.
Tindakan semacam itu, menurut Ano, “tidak boleh dibiarkan begitu saja tanpa adanya sanksi, tanpa adanya hukuman serius”.
Pernyataan Ano itu merujuk pada laporan berita soal dugaan kebocoran percakapan telepon antara seorang diplomat China dan seorang laksamana Filipina membahas perselisihan kedua negara di Laut China Selatan, dengan transkrip percakapan menunjukkan laksamana Filipina menyetujui konsesi dengan China.
Menurut transkrip yang dipublikasikan Manila Times, laksamana Filipina itu menyetujui usulan Beijing mengenai “model baru”, di mana Manila akan menggunakan lebih sedikit kapal dalam misi pasokan ke marinir yang ditempatkan di Second Thomas Shoal, dan memberitahu China terlebih dulu soal misi yang akan dijalankan.
Reuters belum mendengar percakapan telepon yang dilaporkan itu, dan tidak bisa memverifikasi isi transkrip yang dipublikasikan media Filipina. Namun laporan itu menyebut percakapan telepon terjadi pada Januari lalu, dan transkrip percakapan diberikan oleh “seorang pejabat tinggi China” yang tidak disebut namanya.
