Minimal dapat jatah 5 kursi menteri di kabinet selanjutnya adalah keinginan Ketum Golkar Airlangga Hartarto. Partai Demokrat merespons hal ini.
“Karena saat ini proses rekapitulasi itu masih berlangsung, ada baiknya kita menahan diri menunggu pengumuman resmi KPU,” ujar Deputi Bappilu DPP Partai Demokrat Kamhar Lakumani kepada wartawan, Sabtu (16/3/2024).
Bagi Kamhar, sah-sah saja setiap partai menyampaikan aspirasi, termasuk Golkar yang mengajukan proposal 5 kursi menteri di kabinet. Namun, terkait jabatan menteri, lebih baik diserahkan kepada presiden terpilih.
“Ini sepenuhnya menjadi hak prerogatif Pak Prabowo sebagai Presiden terpilih jika hasil rekapitulasi nasional real count Pilpres telah ditetapkan KPU pada 20 Maret mendatang,” sambungnya.
Demokrat, tambah Kamhar, taat azas dan menyerahkan sepenuhnya kepada Prabowo sebagai pimpinan koalisi dan capres yang diusung.
“Pada saatnya nanti tentu saja ini akan dibicarakan bersama antara Presiden terpilih dengan pimpinan partai politik yang tergabung dalam koalisi, termasuk terkait konfigurasi dan komposisi koalisi,” lanjut Kamhar.
Minta Jatah Kursi Menteri
Airlangga terang-terangan minta jatah 5 kursi menteri di kabinet Prabowo. Airlangga mengatakan hal itu dikarenakan Golkar menang di 15 dari 38 provinsi.
“Karena kami (Golkar menang) di 15 dari 38 (provinsi), maka kami kontribusi 25 persen. Nah, kalau 25 persen, bagi-bagi banyak sedikit ya bolehlah. Kalau yang kami sebut lima itu minimalis,” kata Airlangga di Nusa Dua, Badung, Jumat (15/2/2024).
Airlangga menyebut kontribusi Golkar memenangkan Prabowo-Gibran Rakabuming Raka sangat maksimal. Dia berharap kadernya disediakan ruang menjadi menteri.
