Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Sragen, Prihantoro, membantah pernyataan Wakil Deputi Hukum TPN Ganjar-Mahfud, Henry Yosodiningrat, soal partisipasi pemilih Pemilu 2024 di Kabupaten Sragen hanya 30%. Prihantoro mempertanyakan data tersebut.
“Kita juga bingung dari mana angkanya 30%, kok terkesan ngawur,” kata Prihantoro di kantornya,
Jumat (15/3/2024).
Prihantoro mengatakan partisipasi pemilih di Sragen paling tertinggi di wilayah Solo Raya, yakni mencapai 84,74%. Dari data KPU, jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilu 2024 sebanyak 760.294 orang, di mana warga datang ke TPS dan menggunakan hak suaranya sebanyak 644.274.
“Kita bicara data ya, jumlah DPT nya itu 760 ribu sekian, yang digunakan hak suaranya 644 ribu sekian, dan dipersentaseitu 84,74 persen. Sragen juga malah tertinggi di Solo Raya,” ungkap Prihantoro.
Prihantoro juga menegaskan tidak ada masalah saat jalannya proses pleno rekapitulasi penghitungan suara. Dia menyebut pleno berjalan lancar tanpa ada penolakan dari pihak manapun, baik tim sukses parpol ataupun paslon.
“Saat pleno rekap suara kemarin lancar-lancar saja, tak ada protes atau penolakan dari tim parpol dan paslon. Jadi kalau pemilihnya disebut hanya 30 persen, jadi calegnya mudah banget karena yang pakai hak suara sedikit,” ujar Prihantoro.
Prihantoro memaparkan berdasarkan hasil dari rapat pleno penghitungan suara Pilpres 2024 oleh KPU Kabupaten Sragen, jumlah suara sah sebanyak 625.442 suara. Paslon nomor urut 1 AniesBaswedan-Muhaimin Iskandar memperoleh 80.990 suara (12,95%), paslon nomor urut Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka mendapat 338.315 suara (54,09%) dan paslon nomor urut 3, Ganjar Pranowo-Mahfud Md, mendapat 206.137 suara (32,96%).
Henry Yoso sebelumnya menyatakan pihaknya memegang bukti terkait dugaan kecurangan Pemilu 2024. Henry juga mengklaim ada tekanan kepada masyarakat seperti di Sragen, Jawa Tengah. Dia menyebut persentase masyarakat memilih di Kabupaten Sragen hanya sekitar 30%.
Henry kemudian menyebut ada kepala desa yang dipaksa polisi. Dia mengaku siap menghadirkan kapolda bersaksi di MK.
“Kami sudah punya bukti bahwa ada kepala desa yang dipaksa ya oleh polisi. Kami juga punya bukti bahwa ada warga masyarakat yang mau memilih ini tapi diarahkan untuk memilih yang lain. Kami punya bukti semua, dan nanti akan ada Kapolda yang akan kami ajukan,” kata Henry dalam keterangan tertulisnya.
