Menteri Luar Negeri Republik Indonesia (Menlu RI) Retno Marsudi melakukan walk-out saat debat terbuka Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK PBB) di New York, Amerika Serikat (AS). Walk-out dilakukan saat Duta Besar (Dubes) Israel untuk AS menyampaikan pidato.
Aksi walk-out Menlu Retno tersebut tidak sendirian. Menlu Retno dan sejumlah ketua delegasi negara lainnya melakukan walk-out atau keluar dari ruangan pertemuan DK PBB pada Selasa (23/01/2024) saat perwakilan Israel, Gilad Erdan mulai berpidato di forum debat terbuka itu.
“Menlu Retno dan ketua delegasi sejumlah negara lainnya keluar dari ruangan saat watap Israel menyampaikan statement-nya,” kata juru bicara Kementerian Luar Negeri Lalu Muhamad Iqbal soal aksi walk-out yang dilakukan Menlu Retno saat perwakilan Israel bicara di open debate itu.
Aksi walk-out Menlu Retno dan sejumlah delegasi lainnya dalam debat terbuka DK PBB tersebut turut menarik perhatian. Namun, apa arti aksi walk-out dalam suatu forum, seperti yang dilakukan Menlu Retno beserta delegasi sejumlah negara lainnya?
Menyoal istilah walk-out, menurut Cambridge Dictionary, walk-out artinya tindakan meninggalkan pertemuan resmi sebagai sebuah kelompok untuk menunjukkan ketidaksetujuan. Dapat diartikan aksi meninggalkan tempat untuk memulai pemogokan.
Aksi meninggalkan tempat atau acara atau rapat atau pertemuan resmi lainnya yang disebut dengan istilah walk-out bermaksud untuk menunjukkan bahwa seseorang (yang melakukan walk-out) tidak senang atau tidak setuju terhadap sesuatu.
Sementara terkait walk-out dalam rapat, menurut Collins Dictionary, jika terjadi walk-out dalam sebuah rapat; beberapa atau semua orang yang hadir keluar untuk menunjukkan ketidaksetujuan mereka terhadap sesuatu yang terjadi dalam rapat tersebut.
Aksi Walk-Out di Debat Terbuka DK PBB
Diketahui dalam debat terbuka, Retno sempat mendesak Dewan Keamanan PBB agar bertindak untuk menghentikan kekerasan di Gaza dan di Tepi Barat, Palestina. Retno mengatakan Open Debate DK PBB ini merupakan yang ketiga dalam 3 bulan terakhir, dan Indonesia terus hadir sidang debat PBB ini untuk menunjukkan komitmen dalam mendukung perjuangan Palestina.
“Di dalam pernyataan di Dewan Keamanan PBB tadi, saya ingatkan bahwa Dewan Keamanan PBB memiliki mandat untuk memelihara perdamaian dan keamanan internasional dan bukan untuk mentoleransi perang apalagi genosida,” ujar Retno Marsudi dalam YouTube MoFA Indonesia, Rabu (24/1/2024).
Menlu Retno mengingatkan piagam PBB yang mengatur tentang resolusi DK PBB yang patut dilaksanakan dan mengikat. Namun Menlu Retno mempertanyakan berapa banyak resolusi DK PBB tentang Palestina yang telah dilaksanakan.
“Saya juga mengingatkan piagam PBB secara jelas mengatur bahwa resolusi Dewan Keamanan PBB bersifat mengikat dan harus dilaksanakan, pertanyaan saya kepada Dewan Keamanan PBB adalah ‘sudah berapa banyak resolusi mengenai Palestina telah diadopsi? Dan berapa banyak yang telah dilaksanakan?’,” kata Retno.
“Sebagai catatan teman-teman, pertanyaan tersebut memang sengaja saya sampaikan ke Dewan Keamanan karena saya melihat banyak resolusi yang dilanggar terkait Palestina namun tidak pernah ada sanksi kepada para pelanggar,” sambungnya.
Desak Gencatan Senjata Permanen
Selain itu, Menlu Retno juga menyoroti aksi militer yang meluas di luar Gaza dan ancaman perang di kawasan Timur Tengah. Oleh karena itu, Menlu Retno mendesak adanya gencatan senjata permanen antara Israel dan Palestina.
“Pentingnya terciptanya gencatan senjata segera dan permanen. Ini akan menjadi game changer untuk segala hal,” kata Retno.
Menurut Menlu Retno, gencatan senjata permanen akan membuat proses solusi dua negara berjalan dan dapat mengatasi situasi kemanusiaan di Gaza.
“Yang paling penting ini akan menyediakan ruang untuk mengatasi situasi kemanusiaan di Gaza, memulai upaya rekonstruksi pasca-konflik, dan proses solusi dua negara. Saat yang sama, penting untuk terus mendukung upaya senior humanitarian and reconstruction coordinator untuk membuka jalan bagi pengiriman bantuan kemanusiaan di Gaza,” katanya.
Lebih lanjut, Menlu Retno mendesak agar Palestina diterima sebagai anggota penuh PBB. Kemudian mewakili Pemerintah Indonesia, dia juga meminta agar pasokan senjata ke Israel dihentikan.
