Ketua DPP PKB Daniel Johan menanggapi Presiden Joko Widodo yang menyebut presiden dan menteri boleh memihak dan berkampanye. Daniel Johan mengatakan seharusnya presiden tidak berpihak.
“Kalau semuanya boleh berkampanye dan memihak, nanti pemerintahan bisa berantakan, tidak ada lagi ukuran kepantasan dan teladan di mata masyarakat,” kata Daniel Johan kepada wartawan, Rabu (24/1/2024).
Padahal, kata dia, presiden harus menjaga wibawanya sebagai kepala negara. Menurutnya, jika presiden berpihak akan membuat Pemilu menjadi ricuh.
“Apalagi presiden juga sebagai kepala negara yang harus kita jaga kewibawaannya, agar tetap berada di atas semua kepentingan, sehingga kewibawaan pemerintahan dan hukum tetap tegak di mata rakyat,” ujarnya.
“(Kalau berpihak) nanti buat pemilu menjadi ruwet dan ricuh, harapan kita pemilu pilpres berjalan baik jurdil dan legitimate,” imbuhnya.
Sebelumnya, Jokowi menyampaikan hal itu usai menyaksikan penyerahan pesawat C-130J A-1344 Super Hercules, Helikopter AS-550 Fennec, dan Helikopter AS-565 Panther dari Kementerian Pertahanan (Kemhan) ke TNI AU di Pangkalan TNI AU Halim, Rabu (24/1/2024).
Jokowi bicara presiden boleh kampanye dan memihak saat ditanya soal menteri yang menjadi bagian dari timses paslon capres-cawapres. Jokowi mengatakan hal itu merupakan hak politik masing-masing.
“Hak demokrasi, hak politik setiap orang. Setiap menteri sama saja, yang paling penting, presiden itu boleh loh kampanye, presiden boleh loh memihak. Boleh,” jawab Jokowi.
“Tapi yang paling penting waktu kampanye tidak boleh menggunakan fasilitas negara. Boleh, kita ini pejabat publik sekaligus pejabat politik, masa begini nggak boleh, berpolitik boleh, menteri juga boleh,” tambahnya.
