Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY menjelaskan awal mula pertemuan Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Istana Bogor beberapa waktu lalu. AHY menepis ada tukar guling posisi menteri dan dukungan Demokrat terhadap cawapres tertentu.
AHY menyampaikan hal ini dalam rapat pleno di Aula Yudhoyono DPP Demokrat, Jakarta Pusat, Jumat (13/10/2023) siang. AHY menegaskan tidak ada kesepakatan tukar guling posisi menteri dengan dukungan Demokrat terhadap cawapres tertentu.
“Yang pasti tidak benar, saya ulangi, yang pasti tidak benar kalau pertemuan itu berbicara tentang semacam ‘tukar guling’, bahwa jika kita mendukung cawapres tertentu maka Demokrat akan mendapat jatah menteri. Tidak benar,” ujar AHY dalam rekaman video yang dibagikan DPP Demokrat.
“Seratus persen tidak ada pembicaraan terkait itu,” kata AHY menegaskan.
AHY menyebut ada pemikiran dari pimpinan partai politik yang tergabung di Koalisi Indonesia Maju pengusung Prabowo agar Demokrat bisa menjadi bagian pemerintahan. AHY menegaskan Presiden Jokowi lah yang memegang hak penuh dalam menentukan susunan kabinetnya.
“Memang ada pemikiran, ada pandangan dari para pimpinan partai politik Koalisi Indonesia Maju yang juga menjadi bagian dari koalisi pemerintahan saat ini, ada Gerindra, ada Golkar, ada PAN, bahwa ada baiknya kalau Partai Demokrat yang kini sudah bergabung dalam KIM ini bergabung dengan koalisi pemerintahan, toh Demokrat sudah di sini,” kata AHY.
