Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan mengatakan pemerintah akan melarang praktik social commerce. Menurutnya, media sosial hanya diizinkan untuk promosi produk, bukan melakukan transaksi jual beli.
Hal ini akan masuk dalam revisi Permendag Nomor 50 tahun 2020 tentang Ketentuan Perizinan Usaha, Periklanan, Pembinaan, dan Pengawasan Pelaku Usaha dalam Perdagangan Melalui Sistem Elektronik yang bakal dikeluarkan besok.
“Jadi media sosial itu hanya boleh memfasilitasi promosi barang dan jasa, tidak boleh transaksi langsung dan bayar langsung. Nggak boleh lagi. Dia hanya boleh promosi. Dia semacam platform digital, tugasnya hanya promosikan,” ungkap pria yang akrab disapa Zulhas di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Senin (25/9).
Zulhas mengatakan layanan media sosial tidak boleh digabungkan dengan fasilitas perdagangan seperti e-commerce. Hal itu dilarang juga demi pencegahan penggunaan data pribadi.
“Kedua, tidak ada sosial media maka dia ini harus dipisah, tidak semua algoritma dikuasai, ini mencegah penggunaan data pribadi untuk kepentingan bisnis,” tegas Zulhas.
Presiden Joko Widodo buka suara soal kebijakan pemerintah melarang praktik social commerce. Jokowi mengakui pemerintah sedikit terlambat menangani fenomena social commerce. Selama beberapa bulan terakhir dampak dari kebijakan tersebut sangat besar terhadap perekonomian pengusaha kecil di Indonesia.
“Karena dampaknya sangat dahsyat sekali, kita terlambat beberapa bulan saja efeknya sudah ke mana-mana,” sebut Jokowi.
Jokowi menegaskan payung besar transformasi digital harus dibuat holistik. Perkembangan teknologi menurutnya harus diarahkan untuk menciptakan ekonomi baru bukan menggerus dan membunuh ekonomi yang sudah ada.
Sementara itu, Menteri Komunikasi dan Informatika Budi Arie Setiadi mengungkap alasan pemerintah melarang media sosial merangkap sebagai e-commerce. Budi Arie menegaskan pemerintah ingin melindungi pelaku UMKM.
“Kita harus mengatur yang pertama bukan lagi free trade tapi fair trade perdagangan yang adil. Jadi bagaimana sosial media ini tidak serta-merta menjadi e-commerce. Karena apa? Karena ini algoritma nih. Prinsipnya gini, negara harus hadir melindungi pelaku UMKM dalam negeri kita yang fair jangan barang di sana dibanting harga murah, kita klenger,” kata Budi Arie usai rapat bersama Presiden Jokowi, di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (25/9).
Larangan ini juga diberlakukan karena pemerintah ingin melindungi data pribadi warga negara Indonesia. Budi Arie mengaku khawatir social commerce semacam TikTok menyalahgunakan data pribadi penggunanya untuk kepentingan bisnis.
“Nah kedua bahwa kita tidak mau kedaulatan data kita, data-data kita entar dipakai semena-mena. Entar kalau algoritmanya sudah sosial media, nanti e-commerce, nanti fintech, nanti pinjaman online dan lain-lain,” ujarnya.
“Kalau datanya diambil, apa nggak bahaya. Ini kan soal kedaulatan data. Itu aja. Emang mau semuanya disetir negara semua,” imbuh Budi Arie.
Selasa (26/9/2023) akan membahas warga Banyuasin malu karena Patung Bung Karno yang dinilai tidak mirip. Patung yang berdiri di kawasan Bung Karno Sport Center Banyuasin, Sumatera Selatan itu menuai sorotan karena terkesan dibangun asal-asalan. Wajahnya tidak mirip, bahkan terbilang gemuk.
Andre, salah satu warga Banyuasin mengaku kecewa dengan bentuk wajah dari Patung Bung Karno yang sedang dibangun. Ia juga merasa malu karena patung Presiden pertama RI itu sama sekali tidak mirip.
“Kami tidak setuju karena malu tidak sesuai bentuk wajahnya. Kami warga Banyuasin sangat malu. Apalagi patung ini akan dibangun di kompleks olahraga,” katanya ditemui di Banyuasin, akhir pekan lalu.
Kata Andre, setelah patung itu viral wajahnya tidak mirip, pihak yang melakukan pengerjaan patung tersebut langsung menutup wajahnya.
“Patung ditutupinya artinya malu tidak sesuai desain. Bentuk tubuh yang besar. Patung dibuat asal-asalan,” ungkapnya.
Sementara itu, Darmawan, sang pembuat patung mengaku kaget karyanya yang masih dalam proses pembangunan itu viral. Darmawan menyebut pengerjaan patung baru berjalan sebulan dan masih menyisakan waktu dua bulan kontrak lagi.
“Terkejutlah waktu viral. Itu belum selesai. Pekerjaan ini baru satu bulan, sedangkan pekerjaan kami tiga bulan,” katanya ditemui di lokasi pembuatan patung, Sabtu (23/9).
Setelah viral karena dinilai tidak mirip, Patung Bung Karno itu ditutupi terpal pada bagian wajah. Tujuannya agar warga sekitar tidak lagi memotret. Penutupan dengan terpal ini atas permintaan dari kontraktor.
“Ya terpaksa kami tutup dulu supaya orang tidak melihat dan foto-foto. Nantinya patung ini akan seperti Bung Karno. Kita ada gambarnya,” ujar Darmawan.
Selama ditutupi terpal, pengerjaan patung pun tetap berjalan. Apalagi ada desakan dari berbagai pihak terutama pemerintah untuk melakukan perbaikan terhadap patung.
Darmawan mengatakan bahwa sejak awal pembangunan, sebenarnya pihak kontraktor sudah minta patung ditutupi. Namun ia memutuskan untuk tidak menutupnya agar masyarakat bisa melihat progres pembuatan patung.
“Sebenarnya memang dari pertama ditutup. Kita di Palembang ini seni memang kurang. Jadi sengaja saya buka biar tahu proses pembuatan patung itu seperti apa. Maksud kami seperti itu, ternyata viral. Kami tidak tahu,” tuturnya.
Meskipun karya Patung Bung Karno yang dibuatnya banyak dicibir orang, Darmawan mengaku tidak mempermasalahkannya.
“Saya sebagai seniman, cibiran itu memang kami perlukan, sarapan buat kami. Saya biasa membuat patung, melukis, miniatur. Untuk pembuatan ini hanya tiga bulan. Tinggi patung 6 meter, jika dari bawah 10 meter,” jelas Darmawan.
Pemerintah Kabupaten Banyuasin pun menyatakan tidak akan membayar pelunasan kepada pihak tender yang melakukan pengerjaan Patung Bung Karno jika tidak mirip. Sekretaris Daerah Kabupaten Banyuasin Erwin Ibrahim mengaku prihatin dengan polemik yang dinilai mempermalukan Banyuasin ini. Ia mengaku banyak menerima telepon yang mempertanyakan patung tersebut, termasuk dari komunitas seni Sumsel.
“Saya juga terkejut banyak yang menelepon menanyakan kenapa patung ini tidak sesuai dengan Bung Karno, ini lebih gempal dan mukanya agak lucu. Bahkan saya dikontak oleh komunitas seni rupa Sumsel, dia (komunitas) bilang ini memalukan,” ungkap Erwin, Sabtu (23/9).
Akhirnya, pihak Pemkab meninjau langsung ke lapangan. Pemkab Banyuasin menegaskan tidak akan membayar tender apabila Patung Bung Karno tidak diperbaiki.
“Saya sudah mengontak Dinas PU untuk melakukan verifikasi ke lapangan. Tapi kan kegiatan ini belum selesai. Pekerjaannya belum selesai dan belum dibayar, masih bisa dilakukan perbaikan. Kami akan mengambil tindakan kalau tidak sesuai, tidak akan kami bayar,” jelas Erwin.
Erwin menambahkan, proyek ini dikerjakan oleh pihak ketiga dengan anggaran Rp500 juta dan target penyelesaian tiga bulan. Pengerjaannya sendiri baru dimulai September 2023 dan pihak Pemkab baru membayar sebagian untuk kontrak awal.
Selalu hadir menemani sarapan informasi detikers, detik Pagi tayang langsung (live streaming) pada Senin-Jumat, pukul 08.00-11.00 WIB,Pagi ini akan banyak pembahasan menarik, bisa berbagi ide, cerita, hingga membagikan pertanyaan lewat kolom live chat.
