Badan Strategi Kebijakan Hukum dan HAM (BSK Kumham) menggelar rapat koordinasi teknis (rakornis) bersama para perwakilan dari Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM (Kanwil Kemenkumham). Rakornis itu digelar di Bali.
Rakornis bertema ‘Peran Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM dalam Peningkatan Kualitas Kebijakan Kementerian Hukum dan HAM’ ini berlangsung selama tiga hari hingga acara penutupan pada Jumat (22/9/2023). Kegiatan ini bertujuan untuk monitoring dan evaluasi pelaksanaan keorganisasian sebagai bentuk peningkatan kualitas organisasi.
“Kita telah menyelesaikan kegiatan Rakornis selama tiga hari, dan selama tiga hari ini kami telah mendapatkan masukan untuk perbaikan dan pengembangan dari 7 kegiatan BSK Kumham di kantor wilayah. Harapannya dengan semua masukan dan informasi yang didapat dan yang telah dibacakan, nanti akan kami diskusikan lagi di Jakarta untuk rencana tindak lanjut pelaksanaan kegiatan BSK Kumham di Kantor Wilayah pada Tahun Anggaran 2024,” kata Kepala Badan Strategi Kebijakan Hukum dan HAM, Ambeg Paramarta, dalam keterangan tertulisnya.
Dalam rakornis ini juga BSK Kumham memberikan penghargaan kepada sejumlah Kanwil Kemenkumham yang menunjukkan hasil kerja terbaik pada 7 kegiatan yang dilaksanakan. Berikut ini kategorinya dan pemenangnya:
1. Penyusun Evaluasi Kebijakan Kementerian Hukum dan HAM
– Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai Terbaik I;
– Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Aceh sebagai Terbaik II;
– Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Selatan sebagai Terbaik III.
2. Penyusun Monitoring dan Evaluasi Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Indeks Persepsi Korupsi (IPK) dan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Periode Januari-Juli 2023
– Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Bangka Belitung sebagai Terbaik I;
– Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Nusa Tenggara Barat sebagai Terbaik II;
– Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Timur dan Bengkulu sebagai Terbaik III.
3. Kategori Penyusun Analisis Kebijakan dengan Pemanfaatan SIPKUMHAM yang Mendukung Pembuatan Kebijakan di Wilayah Periode Januari-Juli 2023
– Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Nusa Tenggara Barat sebagai Terbaik I;
– Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kepulauan Riau sebagai Terbaik II;
– Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Nusa Tenggara Timur sebagai Terbaik III.
4. Kategori Penyelenggara Sosialisasi Hasil Analisis Strategi Kebijakan Hukum dan HAM (Opini Kebijakan) di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM
– Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Tengah sebagai Terbaik I;
– Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah sebagai Terbaik II;
– Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Maluku sebagai Terbaik III.
