Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Abdul Muhaimin Iskandar (Cak Imin) mendorong Kementerian Pendayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI (KemenPAN-RB) untuk segera melakukan audit ulang data tenaga honorer secara menyeluruh di setiap kementerian/lembaga (K/L).
Cak Imin menyatakan audit ini penting dilakukan untuk memastikan tenaga honorer riil yang bekerja di tiap kementerian/lembaga atau fakta lapangan sesuai dengan data yang dimiliki.
“Saya kira ini PR besar pemerintah untuk melakukan sinkronisasi data tenaga honorer, harapan saya sebaiknya diaudit ulang, cek satu persatu di setiap Kementerian atau Lembaga,” kata Cak Imin dalam keterangan tertulis, Selasa (19/9/2023).
Pernyataan Cak Imin ini dilontarkan menanggapi informasi sekitar 3,38 juta tenaga honorer di Indonesia yang tidak masuk pendataan KemenPAN-RB dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).
Lebih lanjut, Cak Imin juga mendorong KemenPAN-RB untuk mengevaluasi dan segera menelusuri faktor-faktor yang menyebabkan banyak tenaga honorer belum terdata.
“Ini sebetulnya masalah klasik. KemenPAN-RB seharusnya segera mengevaluasi dan mencari jalan keluar, juga faktor-faktor apa saja yang bikin jutaan tenaga honorer tidak terdata,” tegas Cak Imin.
“Kalau sudah ketahuan pangkal masalahnya saya kira ke depannya masalah pendataan begini tidak akan terjadi. Sekaligus ini untuk mencegah kembali adanya data tenaga honorer yang tidak masuk sistem,” sambungnya.
Selain itu, Cak Imin juga mendorong KemenPAN-RB untuk berkoordinasi dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika RI (Kemenkominfo) guna melakukan pembenahan sistem pendataan tenaga honorer di Indonesia, serta melakukan verifikasi data secara berkala.
“Satu hal yang juga penting adalah komitmen untuk segera membenahi hal tersebut. Kalau ini diabaikan begitu saja, saya khawatir ini bisa mempersulit atau menutup kesempatan bagi tenaga honorer yang akan dialihkan menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK),” pungkasnya.
