Ketua PBNU Ahmad Fahrur Rozi atau Gus Fahrur meminta pemerintah mengoptimalkan dialog dalam menangani konflik di Rempang, Batam, Kepulauan Riau. Gus Fahrur mengatakan harus ada solusi yang disampaikan pemerintah kepada warga.
“Kita meminta pemerintah menghentikan sementara proses pengukuran lahan, memaksimalkan upaya dialog dan musyawarah bersama masyarakat untuk membicarakan resolusi atas rencana pembangunan kawasan wisata tersebut dan tidak memaksakan relokasi sebelum hal tersebut berjalan optimal,” kata Gus Fahrur kepada wartawan, Rabu (13/9/2023).
Gus Fahrur meminta pemerintah mengevaluasi proyek strategis nasional di Pulau Rempang. Dia ingin masyarakat setempat merasakan kemakmuran dari pembangunan tersebut.
“Pemerintah juga harus memberi santunan dan biaya pengobatan untuk warga yang menjadi korban dari tragedi kemarin dan mencegah penggunaan kekuatan yang berlebihan yang dilakukan oleh aparat gabungan ketika melakukan pengukuran lahan,” ujar Gus Fahrur.
Selain itu, dia menyerukan agar aparat menghormati hak asasi warga. UUD 1945 dan Pancasila harus dijunjung.
“Aparat keamanan harus menghormati hak asasi warga negara atas tanahnya, terutama hak atas keadilan dan perlakuan yang menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia sesuai amanat UUD 45 dan Pancasila,” ujar dia.
Jokowi Buka Suara
Presiden Jokowi sebelumnya sudah buka suara mengenai konflik di Rempang, Batam. Jokowi mengutus Bahlil untuk memberikan penjelasan kepada warga yang protes proyek pengembangan Rempang.
“Nanti mungkin besok atau lusa Menteri Bahlil akan ke sana untuk memberikan penjelasan mengenai itu,” kata Jokowi kepada wartawan di Pasar Kranggot, Cilegon, Selasa (12/9/2023).
Jokowi menilai konflik di Rempang disebabkan komunikasi yang kurang baik. Jokowi ingin warga diberikan solusi.
“Ya itu bentuk komunikasi yang kurang baik, saya kira kalau warga diajak bicara, diberikan solusi,” kata Jokowi.
Menurut Jokowi, sebenarnya sudah ada kesepakatan mengenai relokasi warga. Namun, kata Jokowi, kesepakatan itu tidak disampaikan dengan baik.
“Karena di situ sebetulnya sudah ada kesepakatan bahwa warga akan diberi lahan 500 meter plus bangunannya tipe 45, tetapi ini kurang dikomunikasikan dengan baik sehingga terjadi masalah,” ujar Jokowi.
