Puncak pertemuan Gugus Tugas Reformasi Agraria (GTRA) Summit 2023 di Karimun, Kepulauan Riau, akan digelar hari ini. Menteri ATR/BPN Hadi Tjahjanto mengatakan GTRA Summit harus mampu menghilangkan ego sektoral dalam penyelesaian masalah pertanahan.
Hal itu disampaikan Hadi saat menghadiri Welcoming Dinner bertajuk Sambung Rasa GTRA Pusat dan Daerah untuk Kesejahteraan Rakyat di Rumah Dinas Bupati Karimun, Selasa (29/8/2023) malam. Hadi mengatakan lewat GTRA Summit, kebijakan yang mempermudah masyarakat soal pertanahan harus terwujud.
“Kami mengharapkan bahwa sinergi, kolaborasi lintas kementerian harus dilaksanakan. Kita harus bisa bekerja sama bukan sama-sama kerja. Saya yakin dengan tekad yang kuat besok kita akan deklarasikan semangat kita bahwa negara hadir untuk masyarakat. Dengan ketulusan hati rakyat akan tersenyum melalui GTRA Summit 2023,” kata Hadi.
Hadi menjelaskan substansi dari Reforma Agraria yang menjadi semangat dalam penyelenggaraan GTRA Summit. Dia menekankan harus adanya kepastian hukum atas hak tanah kepada masyarakat.
Di dalam Reforma Agraria, pemerintah memberikan mandat untuk menata kembali penguasaan, pemilikan, dan pemanfaatan tanah seluas 4,5 juta hektare di Indonesia melalui legalisasi aset untuk masyarakat dengan program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) dan tanah-tanah transmigrasi. Hadi mengaku ratusan juta bidang tanah telah terdaftar dalam program PTSL.
“Untuk legalisasi aset masyarakat dalam bentuk PTSL, sampai sekarang sudah 105,6 juta bidang terdaftar. Sementara untuk legalisasi tanah transmigrasi, dari 600.000 hektare, di mana tempatnya belum diidentifikasi dengan baik. Oleh sebab itu, diperlukan identifikasi (oleh Kemendes PDTT, red),” jelas Hadi.
Hadi juga menyebut ada 4,5 juta hektar tanah untuk direstribusikan kepada masyarakat. Restribusi itu berasal dari tanah terlantar, eks Hak Guna Usaha (HGU), dan pelepasan kawasan hutan.
Menurut Hadi, dari target 400.000 hektar redistribusi tanah dari eks HGU sudah terealisasi 1,2 juta hektare atau 300%. Sementara untuk redistribusi tanah dari pelepasan kawasan hutan masih perlu terus dikejar capaiannya.
“Ada sebanyak kurang lebih 64.000 desa di Indonesia dan 25.843 desa ada di kawasan hutan. Mereka mengandalkan hidupnya dari sumber daya hutan. Sementara itu sebanyak 1,7 juta orang yang hidup di bawah garis kemiskinan karena tidak bisa memanfaatkan tanahnya,” jelas Hadi.
“Kita mengharapkan GTRA Summit menjawab permasalahan itu. Kita bertemu dengan gubernur, APH (aparat penegak hukum) untuk menyelesaikan permasalahan rakyat ini,” tambah Hadi.
Lebih lanjut Hadi mengatakan banyak warga yang berasal dari kalangan ekonomi miskin yang menantikan kehadiran negara dalam penuntasan masalah pertanahan. Hadi mengaku GTRA Summit nantinya akan membuat deklarasi terkait resolusi penyelesaian permasalahan pertanahan yang akan dijalankan tiap kementerian dan lembaga.
“Oleh sebab itu saya minta kepada yang mewakili kementerian, besok kita akan laksanakan penandatanganan deklarasi. Dalam itu kami juga mengharapkan bukan hanya tanda tangan, namun pelaksanaan juga harus disampaikan kepada menteri untuk melaksanakan hasil dari deklarasi dikonkretkan di lapangan,” pungkas Hadi.
