Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil (RK) bakal mengumpulkan sejumlah kepala daerah wilayah Bogor, Depok dan Bekasi (Bodebek) untuk memperkuat penerapan work from home (WFH) bagi aparatur sipil negara. Ridwan menyampaikan, penerapan WFH demi menekan polusi udara akibat kendaraan bermotor.
Hal tersebut disampaikan Ridwan Kamil usai mengikuti rapat koordinasi bersama Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan, Pj Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono, Pj Gubernur Banten Al Muktabar beserta sejumlah Menteri Kabinet Indonesia Maju lainnya. Rapat diadakan di Kantor Kemenko Marves di Jalan MH Thamrin, Jakarta Pusat Jumat (18/8/2023).
“Pengurangan mobilitas itu pakai work from home, harus digalakkan, Pemprov Jabar sudah melakukan dimulai dari PNS, bodetabek, maka saya akan rapat dengan wali kota untuk kuatkan sektor PNS dan swasta lakukan pembatasan kerja ke kantor atau lakukan inovasi-inovasi lainnya,” kata Ridwan.
Pria yang kerap disapa Kang Emil itu menuturkan, saat ini kebijakan bekerja dari rumah atau WFH baru diterapkan bagi para ASN tingkat Provinsi Jawa Barat. Ketentuannya adalah 3 hari WFH dan 3 hari bekerja di kantor (WFO).
“Sudah kami lakukan di PNS Pemprov Jabar ada konsep 3-2, 3 hari kerja, 2 hari kordinasi di kantor. Ada 4-1, 4 hari kerja 1 hari kantor untuk pekerjaan yang tidak berhubungan langsung dengan publik, kami lakukan. Paska COVID harusnya bisa permanen,” jelasnya.
Karena itu, Kang Emil berharap agar kebijakan serupa turut diterapkan di wilayah Kota dan Kabupaten lainnya di Jawa Barat, khususnya wilayah Bogor, Depok dan Bekasi (Bodebek). Nantinya, pihaknya bakal melakukan kanjian lanjutan membahas opsi WFH bersama kepala daerah terkait.
“Poinnya kami sudah melakukan (tingkat provinsi) cuman belum ke kota dan kabupaten, baru PNS saya, itu udah dua bulan permanen. Khusus karena Jabodetabek sumbang pergerakan, ke Jakarta, kita akan perkuat minggu ini untuk dikaji,” ucapnya.
Kang Emil kemudian membeberkan hasil kajian mengenai sumber polutan yang telah dikumpulkan pemerintah. Hasilnya, konsentrasi partikel polusi PM2.5 tertinggi 75% masih berasal dari kendaraan bermotor. Sementara dari PLTU hanya berkisar 25%.
“Kedua evaluasi dari jumlah kendaraan, karena hasil kajiannya PM2,5 zat paling berbahaya 75% dari kendaraan, Sementara itu wacana di masyarakat kan nyalahin PLTU ya, sementara (PLTU) itu cuma 25% dari kajian yang ada,” terangnya.
Atas hal ini, pemerintah bakal mengevaluasi jumlah kendaraan bermotor yang beredar di wilayah Jabodetabek. Selain itu, pihaknya bakal menerapkan sejumlah kebijakan pengurangan mobilitas melalui work from home hingga pemberian insentif kendaraan listrik.
“Kemudian penguatan kendaraan listrik, ada wacana insentif dari Rp 7 juta ke 10 juta, untuk motor listrik konversi, mempermudah urusan. Kemudian meminta industri dan mall, kan suka dilihat bikin listrik sendiri pakai genset, karena harga lebih murah, kita meminta PLN untuk mendiskon agar listrik bisa diserfikasi PLN,” ucapnya.
