Pemerintah Indonesia terus berupaya untuk menekan angka kemiskinan ekstrem. Presiden Joko Widodo (Jokowi) menargetkan angka kemiskinan ekstrem di Indonesia menjadi 0 persen di tahun 2024.
Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden (KSP), Abraham Wirotomo, pun meyakini target Presiden itu bisa tercapai. Menurutnya, sejarah sudah menjawab angka kemiskinan ekstrem terus bisa ditekan.
“Kalau kita lihat sejarah dulu sedikit di periode 1 Pak Jokowi, angka kemiskinan tuh awalnya 7 persen dan turun jadi 3 persen di akhir 2019. Nah sekarang ketika Pak Presiden ingin tergetkan 0 persen masih banyak juga yang meragukan, apakah Indonesia bisa atau tidak?” kata Abraham di Sentra Terpadu Pangudi Luhur (STPL), Bekasi, Senin (17/7/2023).
Abraham tak menampik banyaknya keraguan yang datang terhadap target yang diusung pemerintah. Namun, menurutnya data statistik di tahun kemarin bisa menjadi acuan keoptimisan pemerintah.
“Namun per-tahun kemarin angka kemiskinan ekstrem itu 1,7 persen, jadi tinggal sedikit lagi. Nah pada hari ini kan BPS (Badan Pusat Statistik) akan merilis angka kemiskinan ekstrem terkini tahun 2023 berapa? Kita optimistis angkanya akan semakin mengecil,” jelas Abraham.
Keberhasilan pemerintah dinilai Abraham berkat hadirnya program Kartu Indonesia Sehat (KIS), Kartu Indonesia Pintar (KIP) serta program Keluarga Sejahtera (KS). Pada periode sekarang, Abraham menyebut sudah ada tiga program yang digaungkan pemerintah sebagai langkah mewujudkan target 0 persen di tahun 2024.
“Nah sekarang pendekatannya ada tiga strategi besar. Pengurangan beban, lalu peningkatan pendapatan, dan yang terakhir adalah mengurangi kantong-kantong kemiskinan. Nah ini adalah seperti perang semesta, semua kementerian berusaha mengurangi angka kemiskinan,” terang Abraham.
Abraham mencontohkan pembangunan STPL di Bekasi sebagai salah satu program yang nyata. Sebab program ini dirasa sangat membantu masyarakan yang kesulitan dari ekonomi bisa mendapatkan tempat tinggal gratis.
“Ini adalah contoh real bagaimana kita bisa mengurangi angka kemiskinan ekstrem di Indonesia. Saya kok dari pemerintah optimis bahwa tahun 2024 nanti Indonesia bisa bebas dari kemiskinan ekstrem,” tutur Abraham.
Sementara, sosiolog Imam Budidarmawan Prasojo yang turut hadir di STLP, Bekasi, menilai perlu adanya sinergitas antar kementerian demi terciptanya angka 0 persen bagi kemiskinan ekstrem di Indonesia.
“Nah kalau kayak gini ini bisa dibiayai sama kementerian keuangan yang kadang-kadang pelit di masalah pembiayaan seperti ini, nah ini harus mendapat dukungan,” ujar Imam B Prasojo.
“Oleh karena itu saya berdoa mudah-mudahan Ibu Sri Mulyani tidak terlalu pelit dalam mengalokasikan orang-orang yang paling termarjinalkan,” tambahnya.
