Jakarta –
Anggota Komisi IV DPR RI Fraksi PKB Daniel Johan menyoroti peran dari pemerintah daerah dalam mencegah kebakaran hutan (Karhutla). Menurutnya, pemerintah daerah memiliki pemahaman tentang karakteristik wilayah.
“Daerah memiliki pengetahuan yang mendalam tentang karakteristik setempat, ketersediaan sumber daya, serta hubungan yang kuat dengan masyarakat lokal. Hal ini akan menjadi kunci dalam mencegah Karhutla,” kata Daniel dalam keterangan tertulis, Senin (27/6/2023).
Daniel merujuk data Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) yang mencatat luas Karhutla di Indonesia sepanjang tahun 2022 yakni Januari-Desember sebesar 204.894 hektare (ha). Angka kebakaran ini turun seluas 253.973 ha atau setara dengan 42,9% dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang tercatat seluas 358.867 ha.
Meski terjadi penurunan, Daniel tetap meminta Pemerintah menyelesaikan masalah Karhutla mengingat Indonesia kaya akan sumber daya alam yang harus dijaga dan dilestarikan.
“Karhutla tidak hanya berdampak pada lingkungan, tetapi juga mengancam kehidupan manusia, keanekaragaman hayati, serta menyebabkan kerugian ekonomi yang besar,” paparnya.
Daniel menilai perlu adanya pencegahan sejak dini dengan memberikan sosialisasi, imbauan dan edukasi kepada masyarakat dan pemilik lahan. Pendekatan dari unsur sosial budaya juga harus dipertimbangkan.
“Seluruh tokoh agama, tokoh masyarakat, kepala desa, camat, bupati, dan perangkat daerah lainnya harus terus mensosialisasikan ke desa-desa yang sering mengalami kebakaran hutan dan lahan. Perlu juga persuasi dari sisi kearifan lokal,” ucap Daniel.
Selain itu, Daniel menilai perlunya peningkatan upaya pengendalian Karhutla seperti status kedaruratan, patroli terpadu, operasi udara yang meliputi patroli udara, water bombing, dan pembuatan hujan buatan atau Teknologi Modifikasi Cuaca (TMC). Daniel juga menekankan pentingnya operasi darat yang meliputi patroli mandiri dan pemadaman dini.
“Kolaborasi ini juga menciptakan sinergi antara berbagai kebijakan dan program yang diimplementasikan oleh pemerintah pusat dan daerah,” jelas legislator dari Dapil Kalimantan Barat I ini.
