Jakarta –
Timwas Haji DPR mengecek pengelolaan makanan bagi jemaah haji Indonesia di Mekkah. Temuan Timwas, pengelolaan makanan bagi jemaah haji Malaysia lebih baik dibandingkan Indonesia.
Tim kecil Timwas Haji yang mengecek katering dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi VIII DPR Abdul Wachid. Rombongan Anggota Komisi VIII DPR yang ikut adalah Mochamad Hasbi Asyidiki Jayabaya, Umar Bashor, Bambang Haryadi, Husni, Achmad, Anisah Syakur, Muslich Zainal Abidin. Wakil Ketua Badan Anggaran DPR Syarif Abdullah Alkadri juga ikut serta di rombongan ini.
Timwas awalnya mengunjungi pemondokan jemaah haji Indonesia di wilayah Misfalah, Sabtu (24/6/2023). Anggota Komisi VIII DPR Hasbi Asyidiki Jayabaya mengatakan di sana Timwas Haji menemukan pelanggaran aturan pemondokan jemaah haji.
“Ada temuan yang di hotel di Misfalah itu, (satu kamar) diisi oleh enam jemaah, ini tidak sesuai kesepakatan dan aturan, artinya (aturannya) maksimal itu (satu kamar) diisi empat orang,” kata Hasbi kepada wartawan di Mekkah.
|
|
Selain soal pemondokan, Timwas Haji juga menanyakan soal makanan ke jemaah Indonesia. Menurut Hasbi, secara umum jemaah merasa senang dengan makanan yang diberikan.
“Cuma ada keluhan menunya kurang variatif,” tuturnya.
Ada juga keluhan lain dari jemaah soal sarapan mi instan gelas yang disediakan pada tanggal 23 dan 24 Juni. Sebagian jemaah menyampaikan perutnya sakit karena mengonsumsi mi instan gelas di pagi hari.
Lalu dari pemondokan di Misfalah, Timwas bergerak menuju salah satu penyedia makanan untuk jemaah Indonesia, yaitu katering AlMudif AlMutamaiz. Katering ini ternyata juga menyediakan makanan untuk jemaah haji Malaysia.
Nah, dari kunjungan ke katering ini Timwas menemukan fakta pengelolaan makanan bagi jemaah haji Malaysia lebih baik dibandingkan Indonesia. Salah satunya adalah soal distribusi makanan bagi jemaah haji pada tanggal 7, 14 dan 15 Dzulhijjah. Di tiga hari itu, jemaah haji Indonesia tidak mendapat distribusi makanan.
Sementara itu, kata Hasbi, distribusi makanan bagi jemaah Malaysia tidak berhenti di 3 hari tersebut. Jemaah haji Malaysia mendapatkan makanan berupa kuzi daging, semacam gulai daging, pada 3 hari jemaah Indonesia tidak menerima distribusi makanan dari Pemerintah.
“Jemaah Malaysia masih mendapatkan (makanan) tapi dalam bentuk daging yang dibungkus, beef kuzi, bahkan saya ada fotonya, ada videonya. Nah ini saya tanyakan (ke pemilik katering), ini untuk jemaah Indonesia atau Malaysia, dijawab ini untuk jemaah Malaysia,” tutur politikus PDIP ini.
Informasi yang diketahui Hasbi, hanya Indonesia yang tidak mendistribusikan makanan di tanggal 7, 14 dan 15 Dzulhijjah dengan alasan masalah transportasi. Dia menyinggung keseriusan Kementerian Agama RI menyediakan makanan bagi jemaah haji.
“Nah artinya temuan kami, Malaysia mampu memberikan beef kuzi dalam packaging yang sangat-sangat representatif, sangat bagus, artinya kami melihat kalau seandainya pelaksana haji, yaitu Kemenag, serius untuk memberikan makanan di tanggal-tanggal 7, 14, 15 Dzulhijjah, yang selalu tidak mendistribusikan makanan karena padatnya jalan… makanya kami berharap di tahun depan dan tahun-tahun berikutnya agar penyedia makanan itu pihak hotel saja,” kata Hasbi kepada wartawan di Mekkah.
Di tiga hari saat makanan tidak didistribusikan, Kementerian Agama membuat surat edaran yang isinya meminta jemaah membeli makanan di sekitar hotel. Menurut Hasbi hal tersebut bermasalah.
“Kan kita tahu di beberapa wilayah ada yang restorannya agak jauh, ada juga yang, kalau kita mengacu pada keputusan Raker, harus bercita rasa Indonesia, berarti ini sudah dilanggar,” ujar politikus PDIP ini.
|
|
Hasbi mengatakan tak ada niat Timwas Haji DPR untuk mencari-cari kesalahan Pemerintah dalam pelaksanaan Haji 2023. Dia menegaskan temuan yang disampaikan apa adanya sesuai hasil tinjauan di lapangan.
Hasbi tak segan memuji soal kualitas beras yang diberikan bagi jemaah Haji Indonesia. Namun itu tadi, dia berharap ada perbaikan soal kualitas dan distribusi makanan haji. Temuan soal pengelolaan makanan haji ini akan disampaikannya ke Menteri Agama dalam rapat bersama Timwas Haji DPR.
“Kalau Pemerintah Malaysia bisa, kenapa kita tidak. Kita harapkan ada perbaikan, tentu kesempurnaan memang ingin kita wujudkan lah, artinya supaya pelayanan haji yang bertemakan Haji Ramah Lansia dan Berkeadilan ini bisa sukses. Insya Allah kalau memang Pemerintah melalui Kemenag melaksanakan, sebagai pelaksana haji mengawal, Haji 2023 ini akan menjadi sejarah bahwa pelaksanaan tahun ini menjadi yang terbaik,” pungkas Wakil Rakyat asal daerah pemilihan Lebak dan Pandeglang ini.
