Jakarta –
Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil terus mendorong penerapan Reformasi Birokrasi di lingkungan kerja Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Sebab menurutnya, penerapan Reformasi Birokrasi menjadi salah satu ciri menuju negara maju.
“Ciri negara maju ada tiga. Pertama, ekonomi dan infrastrukturnya luar biasa. Kedua, sumber daya manusianya, tidak boleh ada stunting, indeks pendidikan harus juara dan lainnya. Ketiga, melakukan reformasi birokrasi yang progresif terus menerus,” ujar Ridwan pada acara Sosialisasi dan Asistensi RB Tematik dan Perubahan Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024 yang ditayangkan melalui YouTube Jabarprov TV, Jumat (9/6/2023).
Ridwan menjelaskan saat ini Pemprov Jabar sedang menerapkan Birokrasi 3.0, yakni birokrasi dinamis atau kolaboratif. Melalui birokrasi ini, pihaknya menghadirkan berbagai inovasi mulai dari Jabar Digital Service, Jabar Saber Hoaks hingga Jabar Quick Response.
“Selama empat tahun, 140 ribu warga Jawa Barat ditolong oleh reformasi birokrasi yang sifatnya terukur ini,” katanya.
Untuk mewujudkan birokrasi yang berdampak, Ridwan menyebut saat ini Pemprov Jabar juga tengah menerapkan Birokrasi 4.0, yakni birokrasi digital. Dalam birokrasi ini, katanya, semua pekerjaan yang rutin akan digantikan oleh mesin.
“Sebelum kami melahirkan (birokrasi) digital, ada 400 PNS kami kerjanya hanya input, output, ngecap. Setelah digitalisasi, 300-400 ini saya geser ke kerja yang dinamis, promosikan Jawa Barat, beresin demo dan sebagainya,” paparnya.
 Ridwan Kamil Foto |
“Jawa Barat sekarang (juga) sudah merubah cara birokrasi yang terstruktur menjadi menjadi team of team. Bahasa jalannya, birokrasi keroyokan. Ada 10 target gubernur dikeroyok 10 tim multi tupoksi,” sambungnya.
Lebih lanjut, Ridwan menyampaikan pihaknya juga melakukan evaluasi terhadap para PNS secara menyeluruh. Adapun setiap PNS akan dievaluasi oleh atasan, kolega, dan staf mulai dari sisi kepintarannya, kecerdasan, kapasitas, integritas, hingga produktivitas.
“Hasilnya ada sembilan box, kalau box-nya nomor 1 artinya dia sudah tidak berpengetahuan, kapasitas terbatas, terkenal korip, zalim ke bawahan dan lainnya. Tapi kalau di box nomor 9, dia terbukti secara evaluasi dia pintar, berkapasitas, berintegritas, produktif,” katanya.
Setelah diterapkan selama lima tahun, Ridwan menambahkan mayoritas PNS sudah ada di box nomor 9. Ia menyebut seluruh upaya inilah mendorong kualitas SDM Jawa Barat sehingga menghasilkan Reformasi Birokrasi A.
“Reformasi Birokrasi di Jawa Barat saya pastikan yang terbaik. Dan tiap bulan kami bikin seperti di swasta ada employee of the month sehingga memotivasi dan hadiahnya saya kasih satu bulan gaji. Jadi saya kasih bonus mereka yang jadi employee of the month, dapat poin untuk promosi. Inilah yang kami lakukan untuk memastikan kami punya SDM yang terbaik,” pungkasnya.
