Namun Gani mengaku tidak tahu-menahu saat ditanya terkait ganti rugi dan ke mana sejumlah uang kuliah yang sudah telanjur dibayarkan oleh para mahasiswa Mekarsari. Menurutnya, akses terkait dana dan pembayaran ada di tangan pengurus yayasan yang menaungi Untara Mekarsari. Ia mengaku tidak memiliki akses terhadap sistem dan uang pembayaran kuliah tersebut.
Sementara itu, terkait adanya upaya jual beli ijazah instan, Gani mengaku selama ia yang menjadi rektor, hal seperti itu tidak akan terjadi. detikX menanyakan terkait hal ini untuk mengkonfirmasi cerita dari salah satu mahasiswa Untara Mekarsari, yang mengaku sempat ditawari memperoleh ijazah tanpa melalui proses perkuliahan. Biaya untuk jual-beli ijazah tersebut lebih dari Rp 30 juta.
“Sepanjang saya jadi rektor di sini nih, sepanjang ya, kalau di luar saya sudah tidak rektor, ya nggak tahu ya. Siapa pun di sini berbuat gitu, pasti saya akan proses hukum, Pak. Pasti itu, Pak. Saya jamin ya, siapa pun, termasuk pemilik atau pihak yayasannya, saya akan proses,” tegasnya.
Namun Gani tidak menampik bahwa Untara Tigaraksa adalah leburan dari dua perguruan tinggi yang pernah terseret kasus jual beli ijazah dan kampus bodong. Dua kampus itu adalah STIE Indonesia School of Management (ISM) dan STKIP SERA. Menurut data PDDikti, baik STIE ISM maupun STKIP SERA menempati alamat yang sama. Alamat tersebut saat ini, menurut laman resmi Untara, digunakan sebagai kampus B Untara pusat. Selain itu, pemilik Untara dan pegiat Yayasan Indonesia Sains dan Manajemen Jakarta (tempat Untara bernaung), Mardiyana, beberapa kali diberitakan terlibat kasus jual beli ijazah dan bisnis kampus bodong.
“Ya, dulu STKIP SERA dan STIE ISM. Memang benar, tapi sejak chaos dan ramai kasus itu, terus melakukan perbaikan. Sepanjang saya jadi rektor, saya jamin insyaallah tidak ada yang seperti itu,” ucapnya.
Saat ini, menurut Gani, Untara pusat secara total menampung sekitar 5.300 mahasiswa. Namun ia akui, yang masih terpantau aktif sekitar 3.800. Adapun tenaga dosennya tercatat berjumlah 182 dosen, yang mengampu 16 program didik atau jurusan.
Saat dihubungi reporter detikXMardiyana mengatakan persoalan terkait Untara Mekarsari telah diselesaikan pada November tahun lalu. Menurutnya, masalah ini terjadi karena Suharno tidak memenuhi tugas dan perjanjian yang telah dibuat. Untuk itu, kerja sama tersebut diputus dan mahasiswa yang ingin melanjutkan kuliah dapat mengikuti perkuliahan di Untara pusat. Ia juga mengatakan ada kemungkinan data mahasiswa Mekarsari yang tidak masuk di Untara pusat karena masih ditahan atau belum diserahkan oleh Suharno.
“Kerja sama dari 2021 hanya setahun. Karena nggak jelas, laporan nggak jelas, keuangan nggak jelas, itu juga ada masalah mahasiswa yang tidak didaftarkan ke kampus pusat. Tidak dikoordinasikan dengan pusat juga kalau ada bimbingan segala macam,” ucapnya.
Mardiyana mengaku selama ini pihaknya dirugikan oleh polah tingkah Suharno. Menurutnya, Suharno menerima pembayaran dari mahasiswa, namun uang tersebut tidak diteruskan ke Untara pusat. Dengan itu, ia merasa tanggung jawabnya telah gugur dengan hanya bersedia menerima mahasiswa Untara Mekarsari di Untara pusat.
Sekali lagi, detikX sudah memberikan ruang untuk menjelaskan duduk perkara berbagai masalah dan tudingan. Tapi, hingga naskah ini tayang, Suharno belum berkenan memberikan tanggapannya.
