Jakarta –
BPJS Kesehatan memperkuat sinergi dengan Pemerintah Provinsi Papua untuk menghadirkan layanan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang bisa diakses oleh seluruh masyarakat Papua. Hal itu dilakukan agar seluruh masyarakat Indonesia bisa merasakan manfaat dari program tersebut.
Direktur Utama BPJS Kesehatan Ali Ghufron Mukti menjelaskan saat ini jumlah kepesertaan Program JKN telah mencapai 254,90 juta jiwa atau sekitar 92,57% dari total penduduk di Indonesia. Melihat jumlah tersebut, penyebaran fasilitas kesehatan hingga tenaga kesehatan juga menjadi perhatian, khususnya di wilayah Papua.
BPJS Kesehatan juga tengah berfokus terhadap pelayanan yang diberikan oleh fasilitas kesehatan agar peserta JKN mendapatkan hak pelayanan kesehatan secara merata. Hal tersebut diungkapkan Ghufron saat menerima kunjungan Plh. Gubernur Papua, M. Ridwan Rumasukun di Jakarta, Rabu (31/5).
“BPJS Kesehatan mengharapkan agar jaminan kesehatan bisa dirasakan oleh seluruh masyarakat. Namun, melihat letak geografis tertentu, masih terdapat tantangan, khususnya pemerataan supply side baik sarana dan prasarana hingga tenaga kesehatan. Ini dibutuhkan sinergi dengan para pemangku kepentingan sehingga bisa membuka akses, khususnya bagi masyarakat Papua untuk mendapatkan layanan kesehatan yang mudah,” kata Ghufron dalam keterangan tertulis, Kamis (1/6/2023).
Berdasarkan data yang dimiliki, saat ini khusus di Provinsi Papua terdapat delapan dari 104 kecamatan yang belum memiliki Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) dan 174 desa kesulitan untuk mengakses layanan di FKTP. Bukan hanya itu, terdapat dua kabupaten yang belum memiliki rumah sakit dan terdapat 33 kecamatan kesulitan untuk mengakses layanan ke rumah sakit.
Melihat kondisi tersebut, pihaknya telah melakukan upaya agar masyarakat Papua tetap bisa mendapat hak atas jaminan kesehatannya. Pertama, mengeluarkan kebijakan agar fasilitas kesehatan yang belum memenuhi syarat agar dimungkinkan dapat bekerja sama dengan BPJS Kesehatan.
Kedua, akan berkoordinasi dengan fasilitas kesehatan terdekat dengan mengirimkan bantuan tenaga kesehatan untuk bertugas di wilayah yang memiliki kekurangan tenaga kesehatan. Ketiga, BPJS Kesehatan akan berupaya menghadirkan fasilitas kesehatan bergerak di wilayah-wilayah yang memiliki keterbatasan fasilitas kesehatan.
“Upaya tersebut juga sejalan dengan transformasi mutu layanan yang tengah digencarkan BPJS Kesehatan. Dengan berbagai inovasi yang dihadirkan, harapannya bisa menciptakan wajah baru pelayanan kesehatan yang mudah, cepat dan setara. Sehingga seluruh peserta JKN, khususnya di wilayah Papua bisa mengakses layanan dengan mudah,” ujar Ghufron.
Ghufron turut mengapresiasi komitmen yang diwujudkan Pemerintah Provinsi Papua yang telah mencapai Universal Health Coverage (UHC). Dengan capaian tersebut, artinya 98 persen masyarakat di Bumi Cendrawasih telah terjamin oleh Program JKN.
Sementara itu, Plh. Sekretaris Daerah Provinsi Papua, Yorgemes Derek Hegemur mengatakan bahwa pelayanan kesehatan di seluruh wilayah Papua perlu ditingkatkan. Ia juga menyoroti penyebaran fasilitas kesehatan hingga tenaga kesehatan di wilayah Papua belum merata.
Menurutnya, hal ini mengakibatkan masyarakat Papua kesulitan untuk mendapatkan layanan kesehatan.
“Saat ini, beberapa masyarakat memiliki kesulitan untuk mengakses layanan di fasilitas kesehatan, khususnya bagi layanan cath lab dan hemodialisis. Kondisi tersebut mengharuskan peserta harus pergi ke Wamena untuk mendapatkan pelayanan,” ungkap Derek.
Ia mengatakan seluruh pemangku kepentingan perlu bersinergi sehingga pemenuhan fasilitas kesehatan, sarana dan prasarana hingga tenaga kesehatan dapat terpenuhi secara merata.
Di sisi lain, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Papua Robby Kayame menyebut kehadiran BPJS Kesehatan menjadi angin segar bagi rakyat Papua untuk membantu mengakses pelayanan kesehatan. Namun, saat ini, ia menilai penyelenggaraan Program JKN masih belum dirasakan sepenuhnya oleh masyarakat Papua.
Ia mengatakan, dengan diraihnya predikat UHC, seluruh masyarakat bisa mendapatkan layanan kesehatan dengan mudah. Dirinya berharap sinergi yang dibangun dengan seluruh pemangku kepentingan bisa menghadirkan pelayanan yang optimal bagi masyarakat Papua.
“Agar kerja sama yang dibangun semakin baik sehingga masyarakat bisa mengakses layanan sesuai dengan yang diharapkan,” tutup Robby.
