Viral Taksi Rp 900 Ribu, Transportasi Murah Soetta-Jakarta Dinilai Perlu

Jakarta

Seorang warga yang hendak ke Jakarta hampir kena getok sales taksi bertarif Rp 900 ribu di Bandara Soekarno-Hatta. Meski secara umum tarif transportasi dari dan ke Bandara Soetta tidak semahal itu, namun transportasi murah dari dan ke Bandara Soetta belum cukup tersedia.

Terlepas dari kasus viral itu, Ketua Bidang Advokasi dan Kemasyarakatan Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI), Djoko Setijowarno, menjelaskan tidak semua orang yang hilir-mudik Bandara Soetta-Jakarta adalah orang berkantong tebal.

“Orang sering berpersepsi, orang yang ke bandara itu adalah orang kaya semua. Mereka lupa, karyawan yang bekerja di bandara itu tidak semuanya orang kaya,” kata Djoko kepada detikcom, Jumat (26/5/2023).

Sejumlah transportasi umum memang sudah tersedia. Ada Kereta Bandara dengan tarif Rp 50 ribu-Rp 70 ribu. Bus DAMRI juga ada, warga yang bepergian dari Bandara Soetta ke Jakarta Selatan bisa mengeluarkan duit sekitar Rp 90 ribu. Di luar itu, ada taksi online.

Di mana bus-bus dengan tarif lebih murah? Tidak ada Bus Transjakarta di wilayah Kota Tangerang Provinsi Banten ini. Tidak ada pula Bus Transjabodetabek yang dikelola BUMN Perum PPD.

“Kalau mau ada bus ke bandara, busnya jangan lewat tol. Ini agar berbeda sifat dengan DAMRI. Nanti bus akan banyak halte di luar tol dan bisa berhenti-berhenti di tiap halte,” kata Djoko.

Selain penyediaan bus-bus bertarif murah, solusi juga bisa disediakan berupa diskon untuk karyawan bandara saat membayar transportasi umum yang saat ini sudah ada.

“Ini juga bisa diberlakukan sehingga naik kereta untuk pegawai yang rutin, mereka dapat kupon. Dia tidak bayar Rp 50 ribu tapi mungkin Rp 20 ribu saja,” kata Djoko.

Dihubungi detikcom secara terpisah, Kepala Divisi Sekretaris Perusahaan TransJakarta, Apriastini Bakti Bugiansri, menjelaskan Transjakarta tidak bisa serta merta melayani rute di luar Jakarta. Bandara Soetta ada di luar Jakarta.

“Bandara Soetta masuk wilayah Banten, bukan Pemprov DKI. Jadi harus ada MoU (nota kesepahaman) dulu dari Provinsi Banten. Selama ini belum ada,” kata Apriastini.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *